Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 17.775 siswa kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di Kota Bandung mendapat bantuan pendidikan pada 2026. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp36,3 miliar untuk mendukung program tersebut melalui 191 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron mengatakan program RMP merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan. “Bagi penduduk kurang mampu tetap diberi kesempatan mendapat pendidikan yang sama, baik di sekolah negeri maupun swasta,” kata Asep di Bandung, Senin. (15/6/2026)
Menurut Asep, anggaran Rp36,3 miliar tersebut telah dicairkan pada Mei 2026 kepada 191 sekolah yang menjadi mitra pelaksana program bantuan pendidikan RMP. Dana bantuan itu digunakan untuk menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Sekolah (DSP) bagi siswa RMP yang bersekolah di sekolah swasta.
Dengan skema tersebut, siswa yang diterima melalui jalur afirmasi RMP di sekolah swasta tetap dapat mengikuti pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah yang harus dibayar setiap bulan. Asep menegaskan orang tua tidak perlu khawatir karena bantuan operasional tersebut disiapkan sebagai pengganti biaya SPP dan DSP selama siswa menempuh pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
Selain itu, calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur afirmasi RMP dan tidak lolos pada empat pilihan sekolah masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang kuota RMP-nya masih tersedia. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan setelah pengumuman Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap pertama sehingga peserta didik tetap memiliki akses untuk bersekolah.
Pemerintah Kota Bandung juga memastikan bantuan diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang apabila siswa masih tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau tetap masuk kategori RMP. Melalui program tersebut, Pemkot Bandung berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar atau putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. (ANT/RAI)
