Tanpa Bukti Kerugian Negara dari BPK, Status Tersangka Yaqut Cholil Dinilai Prematur

Jakarta, Afu.id — Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 dinilai cacat hukum. Kesimpulan ini diketahui karena penetapan tersebut dilakukan penyidik sebelum adanya hasil audit investigatif resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dalam KUHP baru, sudah jelas bahwa harus ada audit investigatif dari lembaga negara. Delik korupsi kerugian negara baru dikatakan selesai ketika sudah ada hasil audit resmi," terang ahli pidana Dr. Mahrus Ali dalam sidang praperadilan pada 5 Maret 2026.

Mahrus menjelaskan ketentuan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan korupsi kerugian negara sebagai delik materiel. Hal ini mewajibkan penegak hukum mengantongi bukti kerugian keuangan negara yang nyata sebelum mengubah status seseorang.

"Audit ini harus sudah ada sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka, bukan setelahnya," tegasnya.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka diterbitkan secara bersamaan pada 8 Januari 2026. Sementara itu, perhitungan pasti terkait kerugian keuangan negara tersebut baru dilaporkan sebulan kemudian pada bulan Februari.

"Jika tersangka ditetapkan tanggal 8 Januari, tapi audit baru ada Februari, maka penetapan tersangka itu prematur dan tidak sah," pungkas Mahrus.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026 lalu, bersama dengan staf khusus (stafsus) Kemenag, Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Namun, kerugian negara dalam perkara tersebut baru ada sejak 4 Maret 2026.

"Tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp622.090.207.166," urai Tim Biro Hukum KPK dalam persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. (*)