Sony Sonjaya Sebut Ada Proyek Fiktif CCTV Senilai Rp300 Miliar dalam Program MBG

JAKARTA, AFU.ID — Proyek fiktif pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan perangkat pemindai sidik jari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026 mencuat setelah proses pemeriksaan terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Pengadaan tersebut tidak terealisasi meski telah direncanakan dalam skala besar.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Sony, Krisna Murti, usai mendampingi kliennya diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Krisna menjelaskan, kontrak pengadaan CCTV dan alat sidik jari telah lebih dulu berjalan sebelum Sony menjabat di BGN. Pengadaan itu melibatkan pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih dari Rp300 miliar.

Dalam perencanaan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dipasangi lima unit CCTV sehingga total kebutuhan mencapai sekitar 5.000 unit, termasuk perangkat pemindai sidik jari. Sistem tersebut dirancang untuk mendukung pengawasan serta verifikasi penerima manfaat melalui pemindaian sidik jari yang terhubung langsung dengan data SPPG di masing-masing lokasi layanan.

Namun, hingga masa kontrak berakhir pada 19 Februari 2026, perangkat yang dimaksud belum terpasang sesuai ketentuan di lapangan. Sebelum kontrak berakhir, Sony disebut sempat meminta klarifikasi kepada vendor terkait hasil pelaksanaan pengadaan di sejumlah titik, termasuk di lingkungan sekolah.

Akan tetapi, pihak vendor tidak dapat menunjukkan bukti realisasi pemasangan perangkat sebagaimana tercantum dalam kontrak. “Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang,” kata Krisna. Ia menilai kondisi tersebut sebagai total loss atau kerugian penuh karena proyek tidak berjalan sesuai perencanaan awal.

Dalam perkara ini, Sony Sonjaya telah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung selama sekitar sembilan jam. Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara korupsi tata kelola program MBG 2025–2026 yang melibatkan unsur pejabat dan pihak swasta. (ANT/RAI)