Jakarta, Afu.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pekalongan beserta dua orang lainnya di Semarang dan tengah mendalami keterlibatan sejumlah dinas terkait dugaan korupsi pengadaan pada Selasa, 3 Maret 2026.
"Yang pertama pihak-pihak yang dibawa ke Jakarta pada pagi hari ini yang pertama Bupati, kemudian orang kepercayaan dan juga ajudannya ya, yang diamankan di wilayah Semarang," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 3 Maret 2026.
Selain tiga orang yang diterbangkan ke Ibu Kota, tim penyidik juga tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, termasuk menyegel ruangan Dinas Tata Ruang setempat.
"Terkait dengan pengadaannya ini juga masih akan terus didalami karena ini sedang berlangsung juga permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pekalongan yaitu kepada pihak-pihak di dinas-dinas," jelas Budi.
Lembaga antirasuah tersebut masih merampungkan pemeriksaan awal di daerah guna memutuskan apakah para pejabat dinas yang diperiksa tersebut akan turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK.
"Nanti kita akan tunggu perkembangannya apakah kemudian dibutuhkan untuk juga turut serta dibawa ke Jakarta atau seperti apa," tambahnya.
Keterangan dari para pihak di jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan tersebut dinilai sangat krusial untuk mengonstruksikan detail perkara dan mengidentifikasi proyek pengadaan yang dikorupsi.
"Yang pasti tim saat ini sedang melakukan pemeriksaan kepada para pihak tersebut karena memang keterangannya dibutuhkan dan pasti akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini," pungkasnya.
Kendati demikian, Budi belum merincikan detail perkara, jumlah barang bukti, dan jumlah pihak yang terjerat.
Adapun Sebagai catatan, operasi di Jawa Tengah pagi ini menambah daftar panjang penindakan KPK. Sepanjang awal tahun 2026, lembaga antirasuah tercatat telah menggelar lima OTT dengan berbagai modus korupsi.
Pertama, pada 9-10 Januari 2026, KPK menjerat lima tersangka kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara, termasuk Kepala KPP Dwi Budi beserta dua bawahan dan dua pihak swasta.
Kedua dan ketiga terjadi serentak pada 20 Januari 2026 yang langsung menyasar dua kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan dua tersangka lain terkait pemerasan dana CSR, serta menjerat Bupati Pati Sudewo bersama tiga kepala desa atas suap pengisian jabatan perangkat desa.
Keempat, operasi senyap di Kalimantan Selatan terkait korupsi restitusi pajak yang menyeret Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, satu tim pemeriksa, dan manajer keuangan PT Buana Karya Bhakti.
Kelima, penindakan kasus suap sengketa lahan yang menjerat lima orang di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk Ketua PN Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Bambang Setyawan, beserta dua perwakilan PT Karabha Digdaya. (*)
