Manipulasi 71 Kredit Senilai Rp14,8 Miliar Tanpa Sepengetahuan Debitur, Komisaris BPR Diserahkan ke Jaksa

JAKARTA, AFU.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan PT BPR DCN kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Malang, Jawa Timur.

Tersangka berinisial GK merupakan Komisaris sekaligus pemegang saham PT BPR DCN. Ia diduga menerbitkan 71 fasilitas kredit dengan nilai sekitar Rp14,8 miliar tanpa sepengetahuan para debitur. OJK menyatakan dugaan tersebut berkaitan dengan pencatatan palsu dalam pembukuan BPR. Pemberian fasilitas kredit itu diduga berlangsung sejak Juli 2020 hingga Juni 2024.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan pada Kamis (2/7/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P.21 oleh jaksa pada 26 Juni 2026. Selain itu, GK juga diduga tidak mencatat penarikan kas bon senilai sekitar Rp5,8 miliar dalam periode Januari 2020 hingga Juni 2024.

Penyidik OJK juga menduga tersangka melakukan pencatatan palsu terkait penggadaian agunan berupa persediaan logam mulia dan perhiasan emas milik BPR dengan nilai sekitar Rp600 juta pada Februari 2024. Dalam perkara yang sama, GK diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 12 deposan melalui 25 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp7,8 miliar. Dugaan tersebut terjadi pada periode Maret 2020 hingga 2022.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, mengatakan pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas industri perbankan serta melindungi masyarakat.

“Penyelesaian penyidikan tersebut merupakan wujud komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat.

OJK menyebut proses penyidikan sempat menghadapi sejumlah hambatan. Tersangka disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, diduga mencoba melarikan diri, serta dua kali mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya.

GK disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana perbankan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. (RHU)