Abaikan Perintah Bayar Klaim Rp566 Miliar, Bos Prolife Diserahkan ke Jaksa

JAKARTA, AFU.ID — Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan tersangka berinisial HS beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatanak pidana perasuransian, Rabu (15/7/26). HS merupakan pemegang saham pengendali Prolife yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan penyerahan tersangka dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor. Penyerahan dilakukan di lembaga pemasyarakatan karena HS telah lebih dahulu menjalani pidana dalam perkara penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya berdasarkan putusan pengadilan.

Sementara itu, barang bukti perkara diserahkan penyidik OJK kepada jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pelimpahan tersebut, penanganan perkara beralih kepada jaksa untuk memasuki tahap penuntutan. Perkara itu berawal dari dugaan kesengajaan perusahaan mengabaikan atau tidak menjalankan perintah tertulis OJK tertanggal 13 Oktober 2023.

Perintah tersebut mewajibkan perusahaan memenuhi pembayaran ganti rugi kepada pemegang polis sebesar Rp566,24 miliar. Nilai kewajiban itu tercatat dalam laporan keuangan bulanan perusahaan per 30 September 2023. OJK menduga HS selaku pemegang saham pengendali tidak melaksanakan perintah pembayaran tersebut. Penyidik kemudian menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di sektor perasuransian.

Sebelum proses pidana berjalan, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses pada 2 November 2023. Pencabutan dilakukan setelah perusahaan dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator. Dalam proses penyidikan, OJK menyita 11 bidang tanah dan bangunan yang berada di Sumatera Utara, Makassar, dan Bogor dengan estimasi nilai sekitar Rp20,9 miliar.

Penyidik juga menyita deposito sebesar Rp21,065 miliar yang ditempatkan menggunakan nama pihak lain serta kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp72 miliar. Penyitaan aset tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan hak pemegang polis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HS disangkakan melanggar Pasal 54 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ia terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp15 miliar. HS tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penanganan perkara tersebut, OJK berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (RHU)