Kerugian Negara Rp263 Miliar Dikembalikan, Empat Terdakwa Kasus Lahan BUMN Bebas

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas kepada empat terdakwa perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I kepada pengembang PT Ciputra Land. Perkara itu sebelumnya dikaitkan dengan uang pengganti kerugian negara Rp263,43 Miliar.

Putusan dibacakan majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Rabu, (3/6/2026) malam. Majelis menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Empat terdakwa yang divonis bebas ialah Imam Subakti, Askani, Abdul Rahim Lubis, dan Irwan Perangin-angin. Mereka sebelumnya didakwa dalam perkara kerja sama operasional antara PT Nusa Dua Propertindo dan PT Ciputra Land atas aset PTPN I Regional I.

“Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim saat membacakan amar putusan.

Majelis juga memerintahkan hak para terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Hakim memerintahkan para terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut empat terdakwa masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut denda Rp500 Juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa sebelumnya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset PTPN kepada pihak pengembang. Dalam perkara itu, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263,43 Miliar dibebankan kepada PT Nusa Dua Propertindo.

Uang pengganti tersebut telah dibayarkan seluruhnya ke kas negara melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun, putusan hakim menyatakan unsur pidana dalam dakwaan jaksa tidak terbukti terhadap empat terdakwa.

Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan lahan PTPN II seluas 8.077 hektare. Sebagian lahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi kawasan perumahan Citraland melalui skema kerja sama operasional.

Vonis bebas ini membuka babak baru dalam perkara aset negara yang sudah lebih dulu dikaitkan dengan pengembalian uang ratusan miliar. Kejaksaan masih memiliki ruang hukum untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. (RHU)