Janji Retak Hery Susanto

JAKARTA, AFU.ID — Belum genap sepekan menjabat, kursi pucuk Ombudsman Republik Indonesia langsung diguncang. Ketua lembaga tersebut, Hery Susanto, resmi ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan suap senilai Rp1,5 miliar.

Kasus ini bukan sekadar angka miliaran, tapi ironi besar: lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Penahanan dilakukan Kamis, 16 April 2026, terkait perkara lama tata kelola niaga pertambangan nikel yang membentang sejak 2013 hingga 2025.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap, Hery diduga mengintervensi kebijakan terkait perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melibatkan PT TSHI di Kementerian Kehutanan. Intervensi itu berujung pada perubahan sikap lembaga pengawas—yang kemudian memberi ruang bagi perusahaan untuk menghitung sendiri kewajiban pembayaran.

Dari celah itulah, uang mengalir. Sekitar Rp1,5 miliar disebut telah diterima dari Direktur PT TSHI berinisial LKM. Kini, Hery harus menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Respons cepat datang dari internal Ombudsman. Jajaran pimpinan periode 2026–2031 memilih buka suara—dan meminta maaf ke publik. Mereka menegaskan, perkara ini merupakan kasus lama saat Hery masih menjabat di periode sebelumnya (2021–2026).

Namun publik tentu tak sekadar butuh klarifikasi. Kepercayaan adalah mata uang utama lembaga pengawas, dan kasus ini langsung menggerusnya.

Ombudsman menyatakan tetap menghormati proses hukum dan berjanji kooperatif. Mereka juga memastikan fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan. Komitmen terhadap transparansi dan asas praduga tak bersalah kembali ditegaskan—meski bayang-bayang krisis kepercayaan sudah terlanjur mengemuka.

Di luar itu, pesan yang lebih keras sebenarnya mengendap: ketika pengawas ikut tergelincir, siapa yang benar-benar mengawasi? (nad/asw)