JAKARTA, AFU.ID - Debu emas belum sempat mengendap di Gunung Botak, Pulau Buru, ketika derap sepatu aparat datang memecah rutinitas lama yang selama ini dibiarkan tumbuh liar. Operasi terpadu yang digelar TNI bersama pemerintah daerah bukan sekadar penertiban biasa—ini semacam “shock therapy” untuk praktik tambang ilegal yang bertahun-tahun jadi luka terbuka di Maluku.
Di lapangan, narasinya jelas: negara hadir, dan kali ini tidak setengah hati.
Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, melontarkan kalimat yang terdengar seperti ultimatum: tidak ada ruang bagi penambang liar di Bumi Maluku. Kalimat itu bukan sekadar retorika. Faktanya, dalam penyisiran, aparat menemukan 16 warga negara asing asal China yang terlibat langsung dalam aktivitas tambang ilegal. Mereka bukan penonton—mereka bagian dari mesin ekonomi gelap yang selama ini menggerus sumber daya dan meninggalkan kerusakan.
Yang menarik, operasi ini membuka lapisan lain yang lebih problematik. Di sekitar lokasi tambang, aparat menemukan gubuk yang difungsikan sebagai kafe, lengkap dengan penjualan minuman keras hingga praktik prostitusi. Artinya, tambang ilegal bukan hanya soal emas—ini ekosistem sosial yang liar, di mana hukum seolah jadi barang langka.
Pertanyaannya: bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berjalan cukup lama tanpa deteksi serius?
Di sinilah letak kritiknya. Penemuan 16 WNA menjadi alarm keras bahwa pengawasan terhadap orang asing, khususnya di wilayah terpencil dengan potensi sumber daya tinggi, masih rapuh. Negara seperti baru tersadar ketika skala masalah sudah membesar.
Operasi ini memang patut diapresiasi, tapi juga harus dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa ada celah besar dalam tata kelola. Gunung Botak bukan cerita baru. Ia sudah lama dikenal sebagai “tambang rakyat” yang berubah wajah menjadi ladang eksploitasi tanpa kendali.
Kini, para WNA tersebut telah diserahkan ke imigrasi. Proses hukum berjalan. Tapi pekerjaan belum selesai.
Karena membongkar tambang ilegal bukan cuma soal mengusir penambang—ini soal memutus rantai ekonomi bawah tanah, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan negara benar-benar hadir, bukan hanya saat kamera menyala.
Gunung Botak sudah digedor. Tinggal dilihat, apakah pintu perubahan benar-benar dibuka, atau hanya diketuk lalu ditinggalkan lagi. (ASW)
