Tambang Ilegal Nyelonong ke Jantung IKN, Negara Kecolongan atau Memang Dibiarkan?

JAKARTA, AFU.ID — Fakta yang sulit ditutupi akhirnya mencuat ke permukaan. Aktivitas tambang ilegal ditemukan beroperasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk di wilayah konservasi Tahura Bukit Soeharto. Kawasan yang seharusnya steril dari eksploitasi justru disusupi praktik tambang tanpa izin.

Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, mengakui aktivitas ilegal tersebut bukan hal baru. Sejak 2023, pihaknya telah membentuk satuan tugas lintas lembaga untuk memburu praktik-praktik serupa di wilayah IKN.

Satgas itu bukan main-main. Di dalamnya ada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, hingga aparat keamanan seperti Kodam VI/Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur. Bahkan perguruan tinggi hingga pemerintah daerah ikut dilibatkan. Tapi satu pertanyaan sederhana muncul: kalau semua sudah bergerak, kenapa tambang ilegal masih hidup?

Penindakan memang dilakukan. Mulai dari pengangkutan batu bara ilegal yang sudah masuk tahap P21, penutupan tambang di Bukit Tengkorak, hingga operasi di wilayah Samboja. Tujuh truk pengangkut batu bara ilegal juga sempat diamankan. Namun, fakta bahwa aktivitas ini masih ditemukan menunjukkan persoalan belum selesai di akar.

Agung Dodit menegaskan, kawasan Tahura Bukit Soeharto adalah hutan konservasi yang secara hukum tidak boleh disentuh aktivitas pertambangan dalam bentuk apa pun. “Penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pengecualian,” ujarnya.

Pernyataan tegas, tapi publik membaca lebih dari sekadar kalimat. Ada keganjilan antara komitmen dan realitas di lapangan. Di satu sisi, IKN dipromosikan sebagai simbol masa depan—kota hijau, berkelanjutan, dan modern. Di sisi lain, praktik lama seperti tambang ilegal justru ikut “hijrah” ke sana.

Otorita IKN menyebut akan meningkatkan patroli, memperkuat penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Namun lagi-lagi, ini bukan soal rencana, melainkan eksekusi.

Masalahnya sederhana: tambang ilegal tidak mungkin berdiri sendiri. Ada rantai, ada aktor, ada kepentingan. Selama itu belum disentuh secara menyeluruh, penindakan hanya akan jadi siklus—ditutup hari ini, muncul lagi besok.

IKN dibangun dengan ambisi besar. Tapi jika praktik ilegal masih leluasa beroperasi di kawasan konservasi, publik berhak bertanya: ini kota masa depan, atau sekadar wajah baru dengan masalah lama? (*)