Dana Pilkada Morowali Rp46 Miliar Dikorupsi, Rumah Sekretaris dan Bendahara KPU Digeledah

JAKARTA, AFU.ID — Dana APBD sebesar Rp46 miliar yang diberikan untuk membiayai Pilkada Morowali 2024 kini masuk penyidikan dugaan korupsi. Kejaksaan Negeri Morowali menggeledah Kantor Sekretariat KPU serta rumah sekretaris dan bendahara yang mengelola dana tersebut.

Penggeledahan dilakukan Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejari Morowali. Rumah sekretaris dan bendahara ikut diperiksa karena keduanya memiliki peran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada.

Penyidik menyita laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dua dokumen lain, serta dua unit laptop. Seluruh barang tersebut akan diperiksa untuk menelusuri pengeluaran dan kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Pilkada Rp46 miliar.

“Dokumen dan barang sitaan lainnya digunakan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Morowali Budi Atmoko, Rabu (29/7/26). Penyidik belum mengungkap bagian anggaran maupun kegiatan yang diduga bermasalah.

Dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Morowali dan diberikan kepada KPU untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Pengelolaannya harus disertai bukti belanja dan laporan pertanggungjawaban sesuai penggunaan uang negara.

Kejari Morowali belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Jaksa masih mendalami dokumen dan perangkat elektronik yang disita sebelum menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.

“Belum ada penetapan tersangka, kami terus mendalami kasus ini supaya tidak gegabah mengambil tindakan hukum,” ujar Budi. Kejaksaan juga telah menyusun jadwal pemanggilan sejumlah orang untuk diperiksa sebagai saksi.

Ketua KPU Morowali Adhar membenarkan penggeledahan di kantor KPU dan kediaman pengelola dana hibah. Ia menyatakan KPU akan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif selama penyidikan berlangsung.

Kasus tersebut mulai ditangani pada Juli 2026 setelah kejaksaan menerima laporan masyarakat. Penggeledahan kantor KPU serta rumah dua pengelola keuangan menjadi langkah awal untuk mengungkap apakah dana yang seharusnya membiayai pesta demokrasi itu digunakan sesuai peruntukannya atau justru diselewengkan. (RHU)