Pemerintah Luncurkan Holding UMKM Perkebunan, 16 Ton Lada Muntok Diekspor ke Belanda

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah meluncurkan Holding UMKM Klaster Perkebunan sebagai model konsolidasi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Peluncuran ditandai dengan ekspor 16 ton lada putih Muntok ke Belanda senilai 159.680 dolar AS atau sekitar Rp2,86 miliar. Pelepasan ekspor berlangsung di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (15/8/2026). Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan ekspor tersebut menjadi langkah awal penerapan Holding UMKM Klaster Perkebunan.

Komoditas lada putih Muntok dikonsolidasikan melalui ekosistem holding sebelum memenuhi standar dan persyaratan ekspor untuk dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Melalui Holding UMKM Klaster Perkebunan, kita ingin mengonsolidasikan petani dan pengusaha UMKM agar memiliki skala, kapasitas, akses pembiayaan, kepastian pasar … sehingga mampu masuk ke rantai nilai nasional maupun global,” kata Bagus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Dalam peluncuran tersebut, PT Cinquer Agro Nusantara ditetapkan sebagai operator Holding UMKM Klaster Perkebunan. Model holding itu dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan dalam rantai usaha, mulai dari produksi dan pengumpulan komoditas hingga pembiayaan, pemenuhan standar, pengolahan, dan pemasaran. Lada putih Muntok menjadi salah satu komoditas unggulan Kepulauan Bangka Belitung yang dikembangkan untuk memperluas pasar internasional.

Pemerintah menilai komoditas tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan dari sisi kualitas dan nilai tambah. Kementerian UMKM juga menggandeng Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan karantina dan standar negara tujuan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan komoditas daerah sebelum masuk pasar internasional.

Bagus mengatakan kerja sama dengan Barantin akan diperluas melalui edukasi dan penyediaan informasi mengenai kebijakan serta persyaratan karantina. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan ekspor diperlukan agar pelaku UMKM tidak terkendala informasi saat menembus pasar luar negeri. Pemerintah menargetkan Holding UMKM Klaster Perkebunan tidak berhenti pada penggabungan pelaku usaha. (FAD)