JAKARTA, AFU.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp1,65 triliun untuk program infrastruktur berbasis masyarakat pada 2027. Anggaran tersebut akan diarahkan ke 4.127 titik lokasi di berbagai daerah. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan program tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat secara langsung, terutama di tingkat desa dan kawasan yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur.
“Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (14/6/2026). Dari total pagu indikatif Kementerian PU 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM. Anggaran itu terbagi untuk sektor sumber daya air dan kegiatan Cipta Karya.
Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU menyiapkan Rp450 miliar untuk 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI. Sementara itu, 2.127 lokasi lainnya masuk dalam kegiatan Cipta Karya dengan pagu Rp1,2 triliun. Program IBM yang disiapkan Kementerian PU mencakup sejumlah kebutuhan dasar warga.
Di antaranya perbaikan jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, pengelolaan sampah, pengembangan kawasan ekonomi, hingga pembangunan jembatan gantung. P3TGAI diarahkan untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara Pamsimas ditujukan untuk memperluas akses air minum di desa-desa.
Di sisi lain, program Sanimas dan TPS3R difokuskan untuk memperbaiki layanan sanitasi dan pengelolaan sampah masyarakat. Adapun PISEW dan Pengembangan Kawasan Ekonomi diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi wilayah. Dody menyebut pihaknya masih melakukan penajaman agar program tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” ujar Dody. Kementerian PU menilai program IBM tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah ingin pembangunan tidak hanya bertumpu pada proyek besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga.
Dody mengatakan dukungan Komisi V DPR juga diperlukan agar alokasi anggaran tersebut tetap terjaga dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. “Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Dody.
Ia menambahkan, anggaran tersebut diharapkan menghasilkan pembangunan yang sesuai mutu, tertib dalam pertanggungjawaban, serta memberi manfaat bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan prasarana publik yang dibutuhkan masyarakat. (ANT/FAD)
