JAKARTA, AFU.ID - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang lanskap perekonomian Indonesia menjadi sorotan media internasional. Media ternama asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), pada Selasa (5/8/2026) menerbitkan artikel analisis mendalam yang mengulas potensi gesekan antara kebijakan state capitalism (kapitalisme negara) ala pemerintah dan kepentingan para konglomerat papan atas Indonesia yang kerap dijuluki "Sembilan Naga".
Dalam artikel bertajuk "Are Indonesia's Prabowo and ultra rich '9 Dragons' on a collision course?" karya jurnalis Johannes Nugroho tersebut, SCMP menggarisbawahi, Prabowo sedang berupaya mengembalikan kendali perekonomian yang lebih besar ke tangan negara. Istilah "Sembilan Naga" sendiri merujuk pada jejaring informal kelompok bisnis raksasa—seperti Djarum, Salim Group, Lippo Group, dan lainnya—yang telah mendominasi berbagai sektor inti sejak era Orde Baru.
Media tersebut menulis, meski tak pernah menyebut nama pengusaha secara langsung, Prabowo beberapa kali menyindir perilaku bisnis yang merugikan keuangan negara. Analis politik Made Supriatma menilai bahwa pidato-pidato tegas Prabowo di kabinet merupakan sinyal terbuka bagi para taipan. "Prabowo has never mentioned names, but it is clear who he is targeting (Prabowo tidak pernah menyebutkan nama, tetapi sudah jelas siapa yang dia sasar)," ujar Made Supriatma seperti dikutip dari SCMP.
Pemicu utama ketegangan ini berasal dari evaluasi pemerintah atas kebocoran pendapatan negara di sektor ekspor. Prabowo menyatakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga ratusan miliar dolar setiap tahun akibat manipulasi laporan ekspor. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah menerapkan kontrol ketat melalui pembentukan pintu tunggal ekspor komoditas utama di bawah Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), serta mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri minimal selama 12 bulan.
Tak hanya itu, instrumen Patriot Bond—obligasi khusus berimbal hasil rendah (yield 2%)—juga ditawarkan secara private placement kepada para konglomerat. SCMP mencatat dinamika menarik ketika salah satu petinggi grup bisnis besar sempat dicegah bepergian ke luar negeri (travel ban) terkait kasus pajak, tak lama sebelum keluarganya berpartisipasi dalam pembelian instrumen obligasi tersebut. Di tengah pengetatan terhadap kelompok bisnis lama, peta kekuatan ekonomi domestik juga memperlihatkan kebangkitan "taipan baru" yang merapat ke lingkaran pemerintahan.
Nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dari Jhonlin Group disebut-sebut memegang peran sentral dalam mendukug program strategis pemerintah, seperti proyek cetak sawah dan food estate skala besar di Merauke, Papua Selatan. Intervensi negara yang cukup kuat ini sempat memicu kecemasan di pasar modal, ditandai dengan aksi jual (net selling) oleh investor asing yang mengkhawatirkan kepastian hukum dan iklim investasi swasta.
Kendall Murdoch, analis riset di Verisk Maplecroft, menilai langkah-langkah agresif ini berisiko menekan kepercayaan investor luar negeri. "The government's interventionist measures, such as forced repatriation of export proceeds and high-pressure moral suasion on local conglomerates, risk alienating foreign investors who value market predictability, (Langkah-langkah intervensi pemerintah, seperti kewajiban repatriasi hasil ekspor dan imbauan bermuatan tekanan (moral suasion) terhadap konglomerat lokal, berisiko menjauhkan investor asing yang mengutamakan kepastian pasar)" kata Kendall Murdoch kepada SCMP.
Kendati demikian, tulis SCMP, para pengamat meyakini ketegangan ini tidak akan sampai memicu pecahnya hubungan (full-scale conflict) antara pemerintah dan konglomerat. Profesor sosiologi politik dari Murdoch University, Vedi Hadiz, menekankan adanya ketergantungan timbal balik (simbiosis) yang membuat kedua pihak akan selalu menemukan titik kompromi.
"Neither side can afford a complete breakdown. The tycoons need political patronage and access to contracts to protect their business empires, while Prabowo needs private capital to fund his ambitious national development and social programs (Kedua belah pihak tidak bisa membiarkan terjadinya perpecahan total. Para taipan membutuhkan patronase politik dan akses terhadap kontrak untuk melindungi kerajaan bisnis mereka, sementara Prabowo membutuhkan modal swasta untuk mendanai program-program sosial dan pembangunan nasionalnya yang ambisius)," jelas Vedi Hadiz dalam ulasan SCMP tersebut. (MAR)
