JAKARTA, AFU.ID - Di tengah bayang-bayang tekanan global yang membawa nilai tukar rupiah ke level terlemahnya sepanjang sejarah di kisaran Rp17.600 per dolar AS, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah. Senin sore (18/5), Kepala Negara memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga penanggung jawab stabilitas ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar rapat terbatas.
Mereka yang merapat ke Istana antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam rapat tersebut, Prabowo dikabarkan telah memberikan arah terkait upaya menjinakkan dolar AS agar tak terus menggerus nilai rupiah.
Usai rapat, para pejabat yang dipanggil Prabowo pun memaparkan beragam pandangan untuk dilaksanakan dalam upaya meredam gejolak nilai rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ada beberapa langkah yang akan diambil pemerintah untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.
Salah satunya adalah dengan terlibat lebih aktif di dalam pasar obligasi, melalui skema Dana Stabilisasi Obligasi atau Bond Stabilization Fund (BSF). "Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Asing juga sudah masuk juga, jadi seharusnya ke depan, minggu-minggu ini akan lebih stabil,” kata Menkeu Purbaya, Senin (18/5/2026)
Jurus BSF ini memang sudah diungkapkan oleh Purbaya jauh-jauh hari. Secara sederhana, Bond Stabilization Fund adalah dana taktis penyangga yang disiapkan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk melakukan intervensi langsung di pasar obligasi sekunder.
BSF akan dikucurkan sebagai "jaring pengaman" ketika investor asing melakukan aksi jual masif terhadap Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN), ketika rupiah terpuruk. Saat investor "panik" dan berbondong-bondong menjual obligasi Indonesia, harga obligasi akan anjlok dan tingkat imbal hasil (yield) akan melonjak tinggi.
Di sinilah BSF masuk. Pemerintah menggunakan dana tersebut untuk membeli kembali (buyback) obligasi-obligasi yang dilepas pasar agar harganya kembali stabil dan yield-nya tidak terbang terlalu tinggi. Purbaya mengatakan, pemerintah akan menjalankan skema BSF dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
Purbaya menyebut dirinya meminta Rp2 triliun setiap harinya masuk ke pasar obligasi. "Kita masih punya beberapa tempat, itu kan hanya cash management saja. Jadi tidak masalah," jelas Purbaya.
Dia menyebut perputaran uang di pasar obligasi diproyeksikan dapat mendorong sentimen positif di pasar obligasi. Dengan sentimen positif, jelasnya, biasanya asing juga akan turut masuk ke pasar.
Sementara itu Gubernur BI Perry Warjiyo keluar dengan jurus pembatasan pembelian mata uang Dolar AS. Perry mengatakan, per Juni 2026 batas pembelian mata uang dolar AS tanpa underlying (dokumen pendukung) akan dibatasi. Perry menjelaskan, sebelumnya batas pembelian mata uang dolar AS adalah maksimal US$100.00. Per Juni 2026 dibatasi menjadi maksimal US$25.000 per pelaku per bulan.
Perry menuturkan kebijakan tersebut merupakan penguatan aturan transaksi pasar valuta asing (valas) yang telah berlaku sejak April 2026. Hal ini juga telah melalui penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valas tanpa underlying dari sebelumnya US$100 ribu menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan.
Selain itu, BI kata Perry juga tetap menjalankan jurus intervensi di di pasar valuta asing. Dia mengatakan, cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Perry mengatakan, saat ini bank sentral memiliki cadangan devisa sebesar US$114 miliar atau sekitar Rp2.014 triliun dengan kurs Rp17.668 per dolar AS. BI, ujar Perry, telah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot, lindung nilai, maupun forward.
Jumlah tersebut masih berada di atas standar Assessing Reserve Adequacy (ARA) yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF). "Jadi, kami pastikan cadangan devisa lebih dari cukup..masih di atas US$100 miliar," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Selain intervensi pasar, BI juga meningkatkan tingkat imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi 6,41 persen untuk mendukung arus masuk modal asing (capital inflow). Kebijakan tersebut dinilai Perry cukup efektif, tercermin dari arus masuk modal bersih melalui SRBI yang mencapai US$105,16 miliar secara tahun kalender hingga 18 Mei 2026.
Perry juga mengungkapkan bahwa pembelian SBN oleh investor asing mulai meningkat, sementara aliran dana asing di pasar saham mulai mencatat inflow pada awal Mei meski secara tahun berjalan masih mengalami outflow. "Aliran modal masuk tersebut membantu memperkuat pasokan valas domestik di tengah tingginya permintaan dolar AS akibat faktor global dan musiman," papar Perry.
Selain itu, Perry mengatakan BI juga telah memperluas transaksi yuan-rupiah di pasar domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dengan jurus-jurus tersebut, Perry meyakini nilai tukar rupiah akan menguat mulai Juli 2026 seiring dengan meredanya tren permintaan valuta asing (valas) musiman, yang meningkat pada periode April hingga Juni 2026.
"Sekali lagi, kami tegaskan bahwa kami meyakini bahwa rupiah ke depan akan menguat. Sekarang ini dalam tekanan, undervalue, karena faktor global dan faktor seasonal demand pada April, Mei, Juni, dan insya Allah nanti Juli akan menguat," tegasnya.
Terkait sektor riil, jurus yang akan dimainkan pemerintah kemungkinan masih pada upaya membangun kemandirian energi. Khususnya terkait pembangunan PLTS berkapasitas 100 Gigawatt (GW).
Saat dipanggil ke Istana Negara, Bahlil sempat menjelaskan hal itu kepada para wartawan. "Kalau saya seputar energi ya, dan pengelolaan sumber daya alam, salah satu di antaranya juga terkait dengan PLTS 100 gigawatt," ujar Bahlil.
Kemendirian energi memang menjadi isu krusial, agar negara tak terus-terusan tergantung pada impor energi yang dihargai dalam dolar AS. Mempercepat proyek energi baru terbarukan skala masif dan tata kelola SDA, menjadi pilihan untuk menekan ketergantungan impor energi (seperti BBM dan LPG) yang membebani neraca dagang.
Selain proyek PLTS 100 GW, Bahlil juga bakal melakukan percepatan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG guna menekan ketergantungan impor gas. Bahlil menyebut penggunaan CNG untuk ukuran setara 12 kilogram dan 20 kilogram sudah mulai diimplementasikan di sektor komersial dan program strategis pemerintah.
“Ya, seperti saya laporkan pertama, menyangkut dengan CNG ya. Itu untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan sudah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu sudah jalan,” papar Bahlil.
Pemerintah kata Bahlil juga tengah mempertimbangkan pemanfaatan CNG di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang membutuhkan pasokan energi masak yang stabil dan efisien.
Hanya saja, untuk penggunaan di tingkat rumah tangga rakyat melalui tabung 3 kilogram, pemerintah masih melakukan pengujian ketat dari sisi keamanan. "Nah, 3 kilogram ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita (luncurkan),” jelas Bahlil.
Apakah jurus-jurus ini bakal ampuh? Yang jelas per hari ini, Selasa (19/5/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah dengan menembus level Rp17.700/US$.
Melansir data Bloomberg, rupiah menyentuh level Rp17.706/US$ pada pukul 09:28 WIB atau melemah sekitar 0,28% dibanding penutupan sebelumny. Lalu pada 09:42 WIB, rupiah melanjutkan pelemahannya ke Rp17.710/US$.
Pelemahan ini memperpanjang tren negatif rupiah setelah sehari sebelumnya ambles lebih dari 1% dan menandai meningkatnya tekanan besar di pasar keuangan domestik, dan tak lagi bisa dipandang sebagai dampak dari gejolak eksternal belaka.
MAR
