JAKARTA, AFU.ID - Situasi ekonomi, khususnya bidang moneter dan fiskal tengah memanas hari ini, Kamis (4/6/2026). Rupiah pada perdagangan hari ini sudah menyentuh batas psikologis Rp18.000 per dolar AS. Bahkan, data Google Finance mencatat pergerakan yang lebih liar pada malam sebelumnya, di mana kurs dolar ke rupiah sempat menyentuh Rp18.022 per dolar AS.
Bloomberg, pada Kamis (4/6/2026) pukul 09.30 WIB, mengungkapkan, kurs rupiah berada di level Rp18.028 per dolar AS, melemah 62 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya.
Di sisi lain, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga kembali terperosok. IHSG hari ini terperosok meninggalkan posisi 5.700 dan sektor saham tertekan. Mengutip data RTI, IHSG turun 4,7% menjadi 5.656 pada pukul 09.47 WIB. Indeks saham LQ45 tergelincir 4,72% menjadi 561,86. Seluruh sektor saham tertekan. Pada pukul 09.56 WIB, IHSG turun 4,8% menjadi 5.656.
Di tengah situasi pelik ini, eskalasi ketegangan di internal otoritas memuncak seiring berhembusnya rumor pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikabarkan bakal digantikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sementara Purbaya digeser ke Bank Indonesia (BI).
Rumor yang beredar dikalangan para juru warta mengungkap adanya ketegangan antara Purbaya dengan Gubernur BI Perry Warjiyo. Purbaya dikabarkan kecewa terhadap Perry karena dinilai terlalu konservatif dalam melakukan intervensi pasar.
Sebagai Kepala Satgas Deregulasi (debottlenecking task force), Purbaya ingin menarik investasi asing secara cepat tanpa tergantung pada BI. Sebaliknya, BI merasa telah mengerahkan seluruh kemampuan, termasuk membeli obligasi pemerintah yang dilepas asing senilai Rp1.700 triliun dan memperketat pembelian dolar AS secara mendadak.
Sinyal informal BI untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) guna menahan capital outflow berulang kali dimentahkan oleh pimpinan DPR. Parlemen mengingatkan agar BI tidak menerapkan kebijakan yang menghambat kredit dunia usaha. Akibatnya, kenaikan BI Rate sebesar 50 bps dinilai pasar "terlambat dan kurang galak" untuk meredam risiko semakin menguatnya dolar AS.
Di sisi lain, pada kebijakan fiskal, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menyebut bahwa investor global kini sangat mengkhawatirkan komitmen belanja pemerintah yang agresif di tengah menyusutnya cadangan devisa. Diketahui cadangan devisa saat ini turun US$2 miliar menjadi US$146,2 miliar per April.
Ketidakpastian disiplin anggaran ini membuat lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan S&P memberikan sinyal revisi prospek kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Purbaya sendiri saat dikonfirmasi wartawan mengatakan kabar pencopotan dirinya itu tak benar. "Enggak benar lah," ujarnya singkat.
Namun "ketegangan" itu terlihat dari bagaimana Purbaya menanggapi pelemahan rupiah yang menyentuh batas psikologis ini. Saat ditanya soal pelemahan rupiah, Purbaya terkesan melempar tanggung jawab itu ke BI.
"Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja," kata Purbaya di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/6/2026).
Di sisi lain, Purbaya membantah tekanan rupiah terjadi akibat kebijakan fiskal yang ugal-ugalan, terutama soal belanja pemerintah yang dinilai boros dan tidak produktif seperti membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih.
“Enggak ada. Anda pasti menuduh kebijakan fiskal, kan? Banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kita makin bagus,” cetus Purbaya dengan nada tinggi.
Purbaya memaparkan, realisasi APBN hingga Mei 2026 yang diklaimnya menunjukkan tren perbaikan dibanding bulan sebelumnya. Ia memberikan bocoran bahwa defisit anggaran Indonesia dalam lima bulan pertama tahun ini terjaga sangat rendah, yakni hanya di kisaran 0,7% hingga 1,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, Menkeu mengklaim penerimaan pajak masih mampu tumbuh kokoh di atas 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pelemahan tajam rupiah dalam beberapa hari terakhir murni disebabkan oleh faktor psikologis pasar yang terhasut oleh isu miring dan rumor tak bertanggung jawab.
Sementara BI sendiri terkesan normatif menanggapi pelemahan rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan BI hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.
"BI terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan," kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Padahal pengamat menilai, kondisi ini sudah menunjukkan, kondisi tidak normal yang dipicu oleh runtuhnya kepercayaan publik bukan sekadar faktor fundamental ekonomi riil.
Kebijakan fiskal Kemenkeu dan moneter BI dinilai pasar tumpang-tindih dan kehilangan taji akibat beberapa blunder.
Pertama, BI memang menaikkan BI Rate, tetapi tidak menaikkan bunga imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Akibatnya terjadi fenomena "Kurva Imbal Hasil Terbalik" (Inverted Yield Curve). SBN tenor jangka panjang RI berada pada level yang dinilai investor terlalu rendah dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan tingkat risiko domestik dan suku bunga global.
Akibatnya, investor asing enggan memegang obligasi jangka panjang pemerintah karena yield-nya tidak sebanding dengan laju depresiasi rupiah yang telah melemah 7,5% sepanjang tahun ini.
Kedua, kondisi ini membawa pemerintah pada risiko terjadinya refinancing risk. Dengan yield SBN jangka panjang yang rendah dan tidak diminati asing, pemerintah akan menghadapi kesulitan besar (biaya yang jauh lebih mahal) saat ingin menerbitkan SBN baru untuk menutup defisit anggaran atau membayar utang jatuh tempo.
Pemerintah terpaksa harus mengerek naik yield SBN baru ke level yang sangat tinggi agar pasar mau membeli, yang berarti beban bunga utang APBN pada tahun-tahun mendatang akan melonjak drastis.
Ketiga, belanja pemerintah seperti untuk MBG dan Kopdes tidak mengalami perubahan signifikan meski dinilai memboroskan APBN. Purbaya mengklaim bahwa pelemahan hingga Rp18.046 per dolar AS ini masih berada dalam rentang simulasi fiskal pemerintah jika harga energi melonjak, ia mengakui adanya hantaman keras terhadap struktur pengeluaran APBN.
Purbaya menjelaskan bahwa pelemahan kurs memang tidak mengubah besaran kupon (tetap konstan). Namun, karena APBN disusun dengan asumsi makro rupiah di kisaran Rp16.500 per US Dolar, selisih kurs yang menyentuh Rp1.500 lebih ini otomatis meningkatkan nilai pembayaran utang dalam mata uang rupiah secara signifikan ketika kewajiban tersebut berdenominasi valuta asing (dolar AS, yen, euro).
Keempat, bagaimanapun rontoknya rupiah membuat beban subsidi, khususnya subsidi energi membengkak. Sebagai negara net-importer minyak, pelemahan rupiah ke level Rp18.000 beriringan dengan naiknya biaya impor BBM. Simulasi penyesuaian APBN (fiskal adjustment) harus dilakukan secara ketat karena anggaran subsidi energi dipastikan jebol, mengorbankan pos belanja produktif lainnya.
Karenanya, klaim Purbaya soal kebijakan fiskal bukan penyebab rontoknya rupiah dan IHSG, dinilai terlalu percaya diri. Ekonom UOB Kay Hian Surya Wijaksana mengatakan, pasar saat ini tidak lagi melihat data ekonomi makro di atas kertas, melainkan menilai kredibilitas dan keharmonisan pengambil kebijakan.
Saat ini, kata dia, jelas terjadi ketikdakpercayaan publik atas kebijakan ekonomi pemerintah. "Ya confidence menurun walaupun ekonomi riil masih bagus. Ya lihat aja efeknya," ujarnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (4/6/2026).
Tanpa kebijakan yang pasti, proyeksi Surya Wijaksana bahwa rupiah bisa menembus Rp18.200 dalam jangka pendek dan Rp18.600 per dolar AS di akhir tahun. Jadi apakah rumor pencopotan Purbaya dan kemingkinan Perry Warjiyo bakal terjadi?
MAR
