JAKARTA, AFU.ID - Di tengah embusan rumor soal rencana pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), dua nakhoda otoritas finansial tertinggi Indonesia justru memilih melempar sinyal kompak. Dalam konferensi pers bersama di Jakarta pada Sabtu (6/6/2026), Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa duduk berdampingan, mengumumkan langkah sinkronisasi kebijakan moneter-fiskal yang super ketat.
Langkah ini diambil persis saat nilai tukar rupiah dan pasar saham domestik dihantam badai tekanan global. Berdasarkan data pasar pada Sabtu (6/6/2026) pukul 10.26 WIB, nilai tukar rupiah bertengger di angka Rp18.049 per dolar AS.
Lonjakan ini dipicu oleh keperkasaan dolar AS yang membuat mata uang Garuda didera ketidakstabilan tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Alih-alih terlihat goyah oleh isu suksesi, Perry Warjiyo menegaskan bahwa hubungan kerja antara otoritas moneter dan fiskal tetap solid tanpa celah.
“Penguatan koordinasi fiskal, moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing. Untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Perry.
Ia menepis anggapan adanya keretakan atau transisi yang mengganggu performa kebijakan.
Perry menambahkan, sinergi ini bukan program instan melainkan komitmen jangka panjang.
“Kami sepakat ini akan terus kita lakukan penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi stabilitas makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada,” tuturnya.
Senada dengan Perry, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementeriannya memberikan dukungan penuh terhadap bauran strategi yang dirancang bank sentral. “Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," kata Purbaya.
Guna meredam pelarian modal asing (capital outflow) akibat tingginya suku bunga di luar negeri—terutama dipicu oleh lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury yang mendekati kisaran 4,5 persen—BI dan Kemenkeu menyepakati dua strategi taktis.
Pertama, mendongkrak imbal hasil (yield) domestik. Tujuannya untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan dalam negeri agar aliran modal asing (portfolio inflows) mau kembali masuk ke pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Kedua adalah menjaga likuiditas via kas negara. Purbaya-Perry memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI. Sebagai timbal baliknya, BI meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah.
"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” tegas Perry.
Purbaya Yudhi Sadewa meyakini, kekompakan yang presisi ini akan langsung mengembalikan kepercayaan pasar. Efek domino dari sinkronisasi ini diharapkan mampu menyetop pelemahan rupiah secara instan.
“Sinergi penuh itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang,” tegas Purbaya optimis.
Namun, yang menarik dari konferensi pers kali ini, kedua pejabat tidak hanya bicara soal angka-angka dingin di atas kertas. Purbaya membawa narasi makro ini langsung ke realitas dapur masyarakat bawah, khususnya perajin tahu dan tempe yang tercekik akibat harga kedelai impor yang melambung seiring mahalnya dolar.
"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka,” kata Menkeu.
Oleh karena itu, ia menjanjikan bahwa muara dari sinkronisasi kebijakan BI-Kemenkeu ini adalah stabilitas harga di pasar tradisional.
“Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan,” pungkas Purbaya.
Konferensi pers bersama ini melengkapi kebijakan agresif BI di sepanjang akhir Mei hingga awal Juni 2026. Selain menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada medio Mei lalu, BI terpantau terus menggenjot intervensi di pasar valuta asing secara triple intervention—baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN di pasar sekunder.
BI juga terus memperluas pemanfaatan Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan bilateral demi mengurangi ketergantungan masif terhadap koridor dolar AS. Lewat unjuk kekompakan fiskal-moneter ini, pemerintah dan bank sentral mengirim pesan klir ke pasar global: siapa pun yang memimpin nanti, sistem pertahanan ekonomi Indonesia tetap satu komando.
MAR
