JAKARTA, AFU.ID - Sistem perekonomian Indonesia dinilai berada di jalur yang tidak tepat menyusul terjadinya anomali pertumbuhan ekonomi yang justru berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Guna mengatasi persoalan struktur ekonomi tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperketat pengawasan ekspor sekaligus mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan seluruh penjualan ekspor komoditas alam unggulan nasional dijalankan secara terpusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.
Kebijakan yang berfungsi sebagai marketing facility ini menyasar komoditas strategis mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.
Nantinya, BUMN pengekspor akan meneruskan hasil penjualan tersebut kepada masing-masing pelaku usaha pengelola. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa langkah strategis ini diambil demi memperkuat monitoring ekspor yang selama ini dinilai longgar.
"Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo saat rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo juga mengatakan, kebijakan ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem pengawasan komoditas yang keluar dari Indonesia.
"Penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ucap dia.
"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring," tambah dia.
Lonjakan Angka Kemiskinan
Langkah ekstrem ini diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan mendasar dalam struktur ekonomi nasional. Di hadapan anggota dewan, Presiden Prabowo menyoroti tajam kegagalan sistem ekonomi domestik yang membuat angka kemiskinan justru melonjak di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun terakhir.
"Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 49,5%, 3% naiknya lebih. Kelas menengah turun, saudara-saudara," kata Prabowo.
Kondisi tersebut membuat Prabowo mempertanyakan keabsahan jalannya roda ekonomi nasional kepada para elite politik hingga akademisi.
"Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun? Kemiskinan meningkat," ujar Prabowo.
Ancaman Menjadi Bangsa yang Lemah
Lebih lanjut, Prabowo membandingkan kondisi Indonesia dengan negara berkembang lainnya seperti Meksiko, India, dan Filipina. Menurutnya, ketertinggalan Indonesia di sektor kesejahteraan merupakan imbas dari masalah sistemik yang harus segera dirombak.
Jika model perekonomian seperti ini terus dipertahankan tanpa ada perbaikan, Indonesia terancam gagal menjadi negara makmur dan berdaulat.
"Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta, fakta yang kalau kita teruskan seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bisa jadi bangsa yang makmur," sebut Prabowo.
Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya kemandirian ekonomi dan kemakmuran yang merata, Indonesia hanya akan menjadi bangsa yang selalu dibayangi ketakutan terhadap dinamika global.
"Tidak mungkin, tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita jadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut, takut kurs dolar, takut BBM nggak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitenya takut, padahal kita diberi karunia yang besar oleh Yang Mahakuasa," pungkasnya. (FAD)
