JAKARTA, AFU.ID - Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan (BI Rate) secara agresif hingga mencapai level 5,75% langsung memicu gelombang penyesuaian di sektor keuangan dan riil. Langkah bank sentral yang menaikkan suku bunga 50 bps pada Mei, disusul 25 bps pada rapat mingguan, dan kembali mengerek 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni, memaksa industri perbankan nasional merombak total target bisnis mereka.
Sejumlah bank papan atas terpantau kompak melakukan revisi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) guna menyikapi pengetatan moneter dan kondisi makroekonomi terkini. Penyesuaian ini dilakukan demi menjaga profitabilitas di tengah membengkaknya beban pendanaan atau cost of fund (CoF).
Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA), Lani Darmawan, mengakui adanya revisi RBB ke bawah, terutama untuk target penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) demi menjaga likuiditas. "Direvisi ke bawah. Mengingat CoF pasti naik dan menyesuaikan dengan pertumbuhan kredit. Namun tidak significant," ungkap Lani kepada CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026). Lani menambahkan, rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) kini menjadi semakin menantang dan diperkirakan akan tergerus ke sekitar level 3,8 persenan.
Langkah serupa diambil oleh Bank Sahabat Sampoerna (BSS) setelah melakukan stress testing. Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis BSS, Henky Suryaputra, menegaskan fokus bank saat ini bergeser pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable growth) ketimbang bersikap agresif.
BSS juga memilih selektif dalam menaikkan suku bunga kredit guna menghindari lonjakan kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL), terutama karena fokus utama mereka adalah sektor UMKM. "Jika suku bunga kredit dinaikkan terlalu agresif, hal itu justru berisiko meningkatkan NPL (Non-Performing Loan). Oleh karena itu, kompresi NIM yang terukur mungkin saja terjadi, namun tetap dijaga dalam batas yang sehat," ujar Henky.
Sementara itu, bank swasta terbesar RI, Bank Central Asia (BBCA), cenderung lebih kokoh menghadapi guncangan kenaikan suku bunga ini berkat tingginya porsi dana murah (CASA). Per Maret 2026, CASA BCA mencapai Rp1.089 triliun atau mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK, sehingga stabilitas CoF dapat terjaga secara prudent.
Penyesuaian bunga kredit juga tengah diproses oleh Bank INA Perdana (BINA) yang berupaya mempertahankan NIM di level 3,5%-4%, serta Bank Oke Indonesia (DNAR) yang mendasarkan revisi RBB-nya pada evaluasi makroekonomi menyeluruh. Wakil Direktur Utama Bank INA, Yulius Purnama Junaedi mengatakan bank milik Grup Salim itu juga berupaya menjaga NIM di level 3,5%-4%.
"Mengingat kenaikan BI rate yang cukup besar maka kita sedang dalam proses menyesuaikan bunga kredit," papar Yulius kepada CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).
Di sisi lain, kebijakan moneter ketat ini dinilai menjadi hantaman keras bagi sektor riil. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut kenaikan BI Rate menjadi 5,75% akan menambah tekanan hebat bagi dunia usaha karena otomatis mendorong kenaikan bunga pinjaman perbankan untuk modal kerja dan ekspansi.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa situasi ini membuat posisi pelaku usaha terjepit dari dua arah sekaligus (double squeeze). Bob menilai, kenaikan BI Rate ini terlambat dilakukan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah terlanjur melemah akibat imbas kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dari 3,75% ke 4%.
“Ya tambah susahlah ya kan, pinjam uang, bunga BI Rate kan pasti meningkatkan suku bunga ya pinjaman ya kan,” kata Bob Azam seperti dikutip Kompas, Selasa (23/6/2026).
“Jadi beban kita jadi dua ya kan, rupiahnya udah terlanjur terpeleset ya kan suku bunganya juga naik,” tambah Bob.
Bob Azam juga mengingatkan adanya risiko kenaikan NPL secara makro karena tingginya bunga kredit, yang pada akhirnya membuat perbankan jauh lebih selektif menyalurkan pembiayaan dan menghambat ekspansi usaha. Beban ini dinilai kian berlipat karena di waktu yang bersamaan pemerintah tengah mengintensifkan sektor perpajakan.
Selain menyoroti suku bunga, Apindo juga mengkritik pendekatan pemerintah yang menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terlalu lama menggunakan subsidi di tengah gejolak geopolitik global. Bob menyarankan pemerintah menerapkan skema fixed amount subsidi (subsidi tetap) agar harga bisa disesuaikan secara bertahap mengikuti pasar.
“Tapi kalau kita tahan kemudian kita lepas naik 30 persen, nah itu yang bikin shocking dunia usaha. Ya kasihanlah ya kan kalau bisa kan jangan bebannya terlalu besarlah gitu,” pungkas Bob.
Sementara itu, kenaikan BI Rate yang dilakukan demi mengerek rupiah juga belum terasa. Pasalnya, rupiah kembali terus mengalami tekanan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS. Nilai tukar rupiah pada Rabu (24/6/2026) pagi melorot 72 poin atau 0,40 persen terhadap dolar AS menjadi Rp17.931 per dolar AS.
Kurs rupiah melorot dibandingkan kurs pada penutupan sebelumnya di level Rp17.859 per dolar AS. Tren pelemahan nilai tukar rupiah berlanjut sejak pekan lalu. Pada Selasa pagi, rupiah juga bergerak melemah 16 poin atau 0,09 persen. Kurs rupiah jatuh menjadi Rp17.859 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.843 per dolar AS.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengatakan, kenaikan suku bunga nominal belum tentu otomatis membuat mata uang suatu negara menguat. Ia merujuk pada teori International Fisher Effect (IFE) yang menyebut negara dengan tingkat suku bunga nominal lebih tinggi justru berpotensi mengalami depresiasi mata uang dibandingkan negara lain.
Karena itu, ia berpandangan upaya memperkuat rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan BI Rate. Yang lebih penting adalah meningkatkan suku bunga riil melalui kombinasi berbagai faktor fundamental ekonomi. “Jadi, jika ingin rupiah apresiasi dan stabil kembali, yang perlu di target adalah real interest rate, yang hanya bisa naik atau turun secara alami karena kombinasi faktor inflasi, stabilitas politik, atmosfer bisnis dan legal yang kondusif, dan lainnya,” jelasnya.
MAR
