Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Restorasi 72 Hektare, Program Konservasi Terumbu Karang di Bali Libatkan 11.250 Pekerja
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Program konservasi terumbu karang di Bali telah berhasil merestorasi sekitar 72 hektare dan melibatkan 11.250 pekerja, menunjukkan dampak positif bagi ekosistem laut dan ekonomi masyarakat pesisir. Dikenal sebagai Indonesia Coral Reef Garden (ICRG), program ini tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari dan usaha berbasis sumber daya kelautan. Dukungan dari pemerintah dan legislatif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.
Terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. (Foto: CTC Bali)
JAKARTA, AFU.ID — Program konservasi terumbu karang menunjukkan dampak ganda terhadap pemulihan ekosistem laut dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir Bali. Hingga kini, restorasi terumbu karang telah mencakup sekitar 72 hektare dengan melibatkan 11.250 tenaga kerja di lima kabupaten/kota. Capaian itu memperlihatkan pendekatan konservasi yang tak hanya berorientasi pada lingkungan, melainkan pemberdayaan masyarakat.
Melansir website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Rabu (29/7/2027), program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) telah memperkuat ekosistem pesisir dan menciptakan peluang ekonomi baru. Program itu juga mendorong berkembangnya wisata bahari dan berbagai usaha berbasis sumber daya kelautan di sekitar lokasi restorasi. Model konservasi berbasis masyarakat itu mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Wakil Ketua Panggah Susanto bersama rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pantai Mengiat, Nusa Dua, Bali, Jumat (17/7/2026) lalu. Kunker itu dalam rangka evaluasi terhadap pengelolaan ekosistem laut yang turut dihadiri Badan Karantina Indonesia, pelaku usaha, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan itu menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan KKP RI, Koswara menyatakan keberhasilan konservasi harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai, pemanfaatan sumber daya laut perlu memberikan nilai tambah tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Pendekatan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan sektor kelautan yang berorientasi jangka panjang.
“Program konservasi terumbu karang, wisata bahari berbasis masyarakat, dan pengembangan produk kelautan bernilai tambah harus berjalan beriringan. Dengan demikian, restorasi tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ungkap Koswara.
Program Konservasi Terumbu Karang Perkuat Ekonomi Pesisir Berbasis Masyarakat
Sementara itu, Panggah Susanto menyampaikan keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir tak dapat terpisahkan dari dukungan kebijakan dan anggaran. Ia memandang, keberlanjutan konservasi membutuhkan komitmen lintas sektor agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Pendekatan itu juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut.
“Konservasi, pemeliharaan ekosistem laut, dan dukungan anggaran harus menjadi prioritas. Hal ini agar potensi pesisir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
Putu Sumardiana selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menjelaskan, pengelolaan laut di wilayahnya telah sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Yang mana, pendekatan itu menempatkan laut sebagai sumber kehidupan, budaya, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Pengembangan produk unggulan seperti garam khas Pulau Dewata pun memperkuat daya saing ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
Perwakilan Koperasi Yasa Segara berharap kolaborasi KKP dan DPR RI semakin memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir. Dukungan terhadap sarana, pelatihan, hingga akses pembiayaan menjadi faktor penting bagi pengembangan usaha nelayan dan wisata bahari. Jika kolaborasi tersebut berjalan konsisten, program konservasi terumbu karang berpotensi menjadi model pembangunan kelautan yang mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADR)
