AFU.ID - Di sebuah percakapan panjang yang mengalir tajam, Akbar Faizal duduk berhadapan dengan Dandhy Dwi Laksono—membongkar satu pertanyaan besar: mengapa pemerintah dan masyarakat sipil seperti berjalan di dua rel yang tak pernah bertemu?
Dandhy tak berputar. Ia menyebut ada “black box” dalam pengambilan keputusan negara—sebuah ruang gelap yang tak bisa diindra publik. Di sanalah, menurutnya, kebijakan besar lahir tanpa fondasi yang bisa diuji bersama. “Kita enggak bisa sense,” katanya. “Asumsi dasarnya saja enggak ketemu.”
Ia lalu menyeret contoh demi contoh. Program food estate, yang sejak era Soeharto hingga kini terus diulang, disebut tak pernah benar-benar menunjukkan keberhasilan dalam skala besar. Dari proyek sejuta hektare di Kalimantan hingga ekspansi baru di Papua, Dandhy mempertanyakan satu hal sederhana: di mana studi kelayakannya?
“Kalau 600 hektare saja gagal, bagaimana lompat ke jutaan hektare?” ujarnya, mempertanyakan rasionalitas kebijakan yang dinilai tak berbasis bukti.
Kritik itu tak berhenti di situ. Ia juga menyinggung proyek strategis lain—dari pemindahan ibu kota hingga kereta cepat—yang menurutnya kerap berubah arah tanpa kejelasan dasar. Dari narasi awal berbasis investasi swasta, tiba-tiba bergeser menjadi beban publik. “Semua jadi black box,” ulangnya.
Di titik itu, Akbar mencoba menarik garis tengah: adakah ruang kompromi? Adakah formula moderat agar kritik dan kebijakan bisa bertemu?
Namun bagi Dandhy, masalahnya bukan sekadar beda pandangan, melainkan beda “bahasa”. Pemerintah, katanya, tak lagi bermain di arena rasionalitas yang sama. “Ini bukan lagi evidence-based policy. Ini soal kepentingan,” tegasnya.
Percakapan lalu bergeser ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan nada lebih reflektif, Dandhy menilai program besar itu kehilangan akar. Ia menyoroti kualitas tanah, pertanian, hingga rantai produksi pangan yang menurutnya tak disentuh secara serius. “Harusnya hulunya di tanah,” katanya, menyiratkan bahwa solusi gizi tak bisa dilepaskan dari ekosistem produksi.
Tak hanya mengkritik, Dandhy juga membuka dapur gerakan yang ia jalankan. Film dokumenter yang ia produksi, katanya, bukan proyek komersial. Ia dibiayai kolaborasi berbagai organisasi, bahkan banyak tim bekerja tanpa bayaran profesional. “Kami lebih transparan daripada partai politik,” ujarnya setengah menyindir.
Model kerja kolektif berbasis koperasi yang mereka jalankan juga menjadi alternatif. Setiap orang bisa menjadi “pemilik”, bahkan dengan kontribusi tenaga dan waktu. Kebutuhan dasar—makan, hidup layak—dijadikan prioritas sebelum bicara keuntungan.
Di penghujung diskusi, Akbar menegaskan pentingnya ruang dialog. Ia mengaku sengaja membuka forum untuk semua spektrum, bahkan yang berseberangan dengannya. “Perbedaan itu berkah,” katanya, seraya menegaskan bahwa bangsa ini tak boleh kehilangan kemampuan untuk bercakap.
Percakapan itu tak menyelesaikan semua hal. Tapi satu pesan mengendap: di tengah kebijakan yang terasa jauh dan kritik yang kian keras, mungkin yang paling mendesak bukan sekadar jawaban—melainkan keberanian untuk terus membuka percakapan. (*)
