JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan mendorong Provinsi Papua Pegunungan mengambil peran penting sebagai penjaga hutan tropis, baik untuk kepentingan Indonesia maupun dunia. Peran tersebut dinilai strategis dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca melalui penyerapan karbon oleh kawasan hutan. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, mengatakan kondisi hutan di Papua Pegunungan masih tergolong sangat baik.
Hal itu sejalan dengan pemaparan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, yang menyebut sebagian besar kawasan hutan di provinsi tersebut masih terjaga. “Lebih dari 80 persen hutannya masih terjaga dengan baik. Kami berharap Papua Pegunungan menjadi provinsi yang menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia,” kata Haruni dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu (21/6/2026)
Haruni menilai keterlibatan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah delapan kabupaten menjadi kunci agar percepatan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan di daerah tersebut perlu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
“Kami berharap setiap pembangunan di Papua Pegunungan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga hutannya tetap terawat dengan baik. Percepatan pembangunan terus berjalan dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah rencana kerja subnasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terbentuk, Papua Pegunungan berpeluang menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan posisi tersebut, provinsi ini dinilai dapat memperoleh dukungan lebih luas, baik dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
“Dengan adanya rencana kerja tersebut, dapat dipastikan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak internasional akan datang ke Papua Pegunungan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya,” katanya.
Haruni menambahkan, Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting untuk menghubungkan komitmen iklim nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi agenda iklim global, termasuk melalui penguatan sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Menurut dia, sektor kehutanan memegang peran besar dalam pencapaian target penurunan emisi nasional. Hampir 60 persen target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia berada pada sektor FOLU atau Forestry and Other Land Use.
Karena itu, Haruni menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga sektor swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media perlu terlibat dalam menjaga hutan Papua Pegunungan. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030. Dengan target tersebut, jumlah emisi yang dilepas diharapkan lebih kecil dibandingkan karbon yang mampu diserap oleh hutan, gambut, dan mangrove.
Berdasarkan data, Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan sekitar 5,12 juta hektare yang tersebar di delapan kabupaten. Kawasan itu menjadi salah satu bentang hutan tropis penting di Indonesia karena sebagian besarnya masih berada dalam kondisi baik. Adapun luas wilayah Papua Pegunungan mencapai sekitar 52.203 kilometer persegi atau sekitar 5,22 juta hektare.
Jika dibandingkan dengan luas wilayah provinsi, kawasan hutan di daerah tersebut mencapai sekitar 98 persen. Namun, angka tersebut merujuk pada luas kawasan hutan berdasarkan fungsi tata ruang kehutanan. Artinya, tidak seluruh kawasan tersebut dapat dimaknai sebagai tutupan hutan alami yang masih utuh. (ANT/FAD)