Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Karhutla di Kalsel Meningkat, Infrastruktur Darurat Dikerahkan Percepat Penanganan
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan infrastruktur dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat selama musim kemarau 2026, dengan mencatat 2.141 titik panas dan 381 kejadian karhutla. Langkah ini mencakup penguatan Satuan Tugas El Nino, optimalisasi jaringan irigasi, serta penyiagaan truk tangki air berkapasitas total 12.000 liter untuk mendukung pemadaman darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dianggap krusial untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.
Penanganan karhutla di Kalsel. (Foto: Kementerian PU RI)
JAKARTA, AFU.ID — Kebakaran hutan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan dukungan infrastruktur untuk mengebut penanganan selama musim kemarau. Langkah itu terlaksana seiring naiknya ancaman kebakaran di kawasan dengan dominasi lahan gambut, semak belukar, dan lahan terbuka yang rentan terbakar. Harapannya, penguatan sarana pendukung dapat mempercepat respons lapangan serta meminimalisir dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Melansir website Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Minggu (2/8/2026), pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 melalui koordinasi lintas sektor dan penyediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana. Upaya itu mengarah kepada dukungan pemadaman kebakaran, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, dan memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap bencana hidrometeorologi. Model pendekatan itu pun menjadi bagian dari strategi penanganan yang berjalan secara terpadu.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, tercatat sebanyak 2.141 titik panas (hotspot) dan 381 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 994,30 hektare. Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, hingga kawasan perbatasan Kota Banjarmasin menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahannya. Kondisi itu mendorong peningkatan kesiapsiagaan dari seluruh unsur penanganan di lapangan.
Kementerian PU RI pun telah menjalankan berbagai langkah antisipatif melalui penguatan Satuan Tugas (Satgas) El Nino, optimalisasi jaringan irigasi, pengeboran air tanah, dan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Berbagai upaya itu bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan sumber daya air selama musim kemarau 2026. Strategi itu juga menjadi bagian dari mitigasi risiko bencana yang lebih luas.
“Total kapasitas air yang kami siapkan mencapai 12.000 liter untuk mendukung operasi penanganan darurat. Kami terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalsel agar distribusi bantuan dan dukungan di lapangan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan efektif,” ungkap Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Kalsel, Denny Surya Martha.
Karhutla di Kalsel Diperkuat dengan Dukungan Sarana Pemadaman
Penanganan karhutla di Kalsel juga melalui penyiagaan tiga unit truk tangki air berkapasitas masing-masing 4.000 liter, yang membuat total kapasitas air siap pakai mencapai 12.000 liter. Armada itu ditempatkan di Posko BPBD Provinsi Kalsel, BPBD Kota Banjarbaru, dan BPBD Kabupaten Banjar untuk mendukung operasi pemadaman darurat. Penempatan sarana itu bertujuan agar pendistribusian bantuan dapat menjangkau wilayah prioritas secara lebih cepat.
BPBPK Provinsi Kalsel menegaskan, keberhasilan pengendalian kebakaran sangat bergantung pada sinergi antarlembaga dan kecepatan respons di lapangan. Dukungan sarana pemadaman akan terus menysesuaikan dengan perkembangan situasi agar kebutuhan operasi tetap terpenuhi. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menekan perluasan kebakaran.
Penguatan infrastruktur menunjukkan, penanganan karhutla di Kalsel sangat bergantung pada proses pemadaman, kesiapan logistik, dan koordinasi lintas instansi. Semakin cepat dukungan sarana tersedia di lokasi terdampak, semakin besar peluang menekan luas kebakaran. Termasuk, mengurangi risiko terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungan selama musim kemarau 2026. (ADR)
