JAKARTA, AFU.ID - Posisi Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 kembali tertinggal dari sejumlah negara di kawasan Asia. Dalam pemeringkatan terbaru yang dirilis International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berada di peringkat ke-48 dunia, jauh di bawah China yang menempati posisi ke-12 dan Malaysia di peringkat ke-15.
Hasil tersebut menunjukkan daya saing Indonesia belum mampu mengimbangi negara-negara pesaing utama dalam perebutan investasi global, pengembangan industri, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Padahal, Indonesia sempat mencatat perbaikan signifikan pada 2024 dengan menembus peringkat ke-27 dunia.
Namun, tren tersebut berbalik dalam dua tahun terakhir. Posisi Indonesia turun ke peringkat 40 pada 2025 dan kembali merosot menjadi peringkat 48 pada 2026. Sebaliknya, China berhasil memperbaiki posisinya dari peringkat 16 pada 2025 menjadi 12 pada 2026. Malaysia juga mencatat kemajuan dari posisi 23 menjadi 15 pada periode yang sama.
Laporan IMD menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia sebenarnya relatif kuat. "Pada faktor Economic Performance, Indonesia berada di peringkat 24 dunia, lebih baik dibanding sejumlah negara berkembang lainnya. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk mendongkrak peringkat keseluruhan," demikian dikutip dari laporan IMD, Rabu (24/6/2026).
Salah satu faktor yang menekan daya saing Indonesia adalah memburuknya efisiensi bisnis. Pada 2024 Indonesia bahkan sempat berada di posisi 14 dunia untuk indikator Business Efficiency. Namun peringkat tersebut turun menjadi 26 pada 2025 dan anjlok ke posisi 50 pada 2026.
Efisiensi pemerintah juga menunjukkan pelemahan. Peringkat Indonesia pada faktor Government Efficiency turun dari posisi 23 pada 2024 menjadi 34 pada 2025 dan kembali merosot ke peringkat 38 pada 2026. Sementara itu, infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Indonesia hanya menempati peringkat 58 dunia pada aspek Infrastructure, jauh tertinggal dibanding banyak negara Asia yang menjadi tujuan utama investasi internasional.
Laporan IMD memang menunjukkan sejumlah indikator yang masih menjadi titik lemah struktural Indonesia. Beberapa subfaktor dengan peringkat terendah meliputi: Pendidikan (peringkat 63), Infrastruktur ilmiah (peringkat 65), Sikap dan nilai atau Attitudes & Values (peringkat 53), Produktivitas dan efisiensi (peringkat 54), Keuangan (peringkat 55), Praktik manajemen (peringkat 53) dan Infrastruktur teknologi (peringkat 48).
"Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, inovasi, riset, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi," demikian dilansir IMD.
Menanggapi laporan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan mencari tahu penyebab merosotnya posisi daya saing Indonesia. "Nanti kita teliti lagi masalahnya di mana. Kan kita ada persiapan untuk tim di bottlenecking. Jadi kita akan lihat aja dari sana," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (24/6/2026).
Menurut Airlangga, salah satu aspek yang menurunkan faktor daya saing Indonesia adalah sektor energi, terutama pasokan listrik. Menurutnya, suatu negara dianggap baik iklim usahanya apabila sektor energi dijadikan pondasi utama dalam aktivitas ekonomi, mulai dari sektor manufaktur, transportasi, hingga jasa.
"Nah itu stabil, makanya ada kriteria level 1 sampe level 4. Nah kebetulan Indonesia sedang diminati karena kita punya renewable energy," jelas Airlangga.
Isu Hengkangnya Pabrikan Otomotif Jepang ke Vietnam
Berita turunnya peringkat daya saing berusaha di Indonesia ini memang cukup miris mengingat dalam saat yang hampir bersamaan juga berhembus isu bakal hengkangnya dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang dari Indonesia ke Vietnam. Isu relokasi ini pertama kali diembuskan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Said mengatakan, dua perusahaan manufaktur asal Jepang yang berbasis di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur-berinisial PT J dan PT S-kabarnya mulai melirik Vietnam demi mematangkan diversifikasi produk ke komponen kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Vietnam dinilai menawarkan kebijakan yang jauh lebih suportif terhadap ekosistem EV. Jika ini terjadi, kata Said, bakal mengancam nasib 7.000 pekerja di kedua perusahaan tersebut.
Pemerintah sendiri membantah isu tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta mengatakan, hingga saat ini kedua pabrik komponen otomotif tersebut masih beroperasi normal dan tidak ada kabar yang menyebutkan mereka akan hengkang ke Vietnam. "Setelah kami konfirmasi, mereka tidak ada isu relokasi. Mereka masih produksi normal," tegas Setia seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (24/6/2026).
Meski begitu, kabar tersebut tetap memicu kekhawatiran dari Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM). Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki mengatakan hengkangnya dua perusahaan tersebut, jika benar terjadi, tak hanya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ada efek domino lain yang bakal terjadi seperti kehilangan devisa hingga merosotnya setoran pajak. "Negara rugi banyak dari devisa, pajak pekerja, dan perusahaan, selain dampak PHK itu sendiri," ujar Rachmat, dikutip Rabu (24/6/2026).
Rachmat menduga kedua perusahaan tersebut berencana hengkang lantaran Vietnam memang menawarkan regulasi dan kebijakan yang jauh lebih suportif terhadap pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, Vietnam memiliki daya tarik yang kuat berkat eksistensi merek EV lokal mereka, VinFast, yang menciptakan ceruk pasar baru bagi produsen komponen.
Kedua perusahaan yang disinyalir terafiliasi dengan Yazaki Group itu diketahui komponen EV seperti wiring harness (rangkaian kabel). Nah di Indonesia, kata Rachmat, industri EV sendiri mengalami paradoks, lantaran jumlah terus berkembang, namun penyerapan komponen lokalmasih sangat minim. Ini terjadi akibat kendaraan listrik di Indonesia kebanyakan masih completely build up dan simple assembly.
GIAMM mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total dan membenahi iklim investasi di sektor otomotif nasional agar tidak kalah saing dari negara tetangga. "Banyak hal yang mesti diselesaikan, seperti masalah perburuhan, produktivitas, dan sebagainya," tegas Rachmat.
MAR
