Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Investasi Jakarta Sentuh Rp94,9 Triliun, Kembali Jadi yang Terbaik Nasional
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Investasi di Jakarta mencapai Rp94,9 triliun pada Triwulan II 2026, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Indonesia dan berkontribusi 18,5% terhadap total investasi nasional. Pendorong utama investasi ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp58,6 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp36,3 triliun. Keberhasilan ini didukung oleh upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui inovasi pelayanan dan promosi investasi, memastikan Jakarta tetap sebagai pusat investasi yang kompetitif di berbagai sektor.
Ilustrasi layanan investasi di Jakarta. (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
JAKARTA, AFU.ID — Investasi Jakarta kembali mencatatkan kinerja tertinggi secara nasional pada Triwulan II 2026 dengan nilai realisasi mencapai Rp94,9 triliun. Capaian itu menyumbang 18,5% terhadap total realisasi investasi nasional sekaligus menempatkan ibu kota sebagai daerah dengan realisasi gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar di Indonesia. Kinerja itu memperlihatkan daya tarik Jakarta tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Melansir website Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (Pemprov DKI) Jakarta, Minggu (19/7/2026), pendorong utama investasi adalah tingginya realisasi PMDN sebesar Rp58,6 triliun atau berkontribusi 23,1% terhadap total PMDN nasional. Sementara itu, realisasi PMA mencapai Rp36,3 triliun atau menyumbang 14,1% terhadap total investasi asing nasional sehingga menempatkan Jakarta di posisi kedua untuk PMA. Secara kumulatif, realisasi investasi ibu kota sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun.
Berbagai capaian tersebut lantas menempatkan Jakarta di atas Jawa Barat yang membukukan realisasi investasi Rp138,1 triliun pada Semester I 2026. Selisih Rp35,5 triliun menunjukkan posisi Jakarta masih menjadi pusat investasi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kepercayaan investor yang terus meningkat merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Juga didukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono yang menempatkan kemudahan investasi dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto.
Digitalisasi Layanan dan Promosi Proyek Topang Investasi Jakarta
Lebih lanjut, Heru Hermawanto menjelaskan keberhasilan tersebut didukung berbagai inovasi pelayanan yang terus diperkuat pemerintah daerah. Upaya itu mencakup optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan, pelayanan jemput bola bagi pelaku usaha, hingga pendampingan investasi secara terintegrasi. Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat promosi investasi berbasis data melalui penyusunan peta potensi investasi serta pengembangan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO).
Heru Hermawanto menyampaikan, peran Jakarta Investment Centre (JIC) turut meluas untuk memfasilitasi investor memperoleh informasi, pendampingan, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam merealisasikan investasi. “Kami memastikan peluang investasi yang ditawarkan memiliki kesiapan dari sisi teknis, finansial, maupun pasar. Sehingga, para investor memperoleh kepastian yang lebih baik dalam mengambil keputusan investasi di Jakarta,” tuturnya.
Berkat dukungan infrastruktur terintegrasi, pasar besar, sumber daya manusia kompetitif, dan ekosistem bisnis matang, Jakarta masih menjadi tujuan utama investasi di berbagai sektor. Mulai dari transportasi, telekomunikasi, jasa keuangan, perdagangan, sampai dengan ekonomi digital. Konsistensi menjaga kemudahan berusaha dan kualitas pelayanan akan menjadi faktor penting agar investasi Jakarta tetap mampu mempertahankan dominasinya. Lalu pada saat yang sama, tetap dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (ADR)
