JAKARTA, AFU.ID - Hari Transportasi Nasional (HTN) diperingati setiap 24 April di Indonesia untuk mengenang sejarah perkembangan angkutan umum yang dimulai sejak 1943. Momen ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan menekan polusi udara.
Di kota besar seperti Jakarta, HTN diperingati dengan gegap gempita. Masyarakat dapat menikmati bepergian dengan berbagai moda angkutan umum seperti mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), KRL, hingga bus transjakarta dengan harga Rp1.
Namun bagi masyarakat Kota Blora, menikmati layanan transportasi umum yang nyaman, mudah diakses dan aman masih baru sebatas angan-angan. Seperti dikutip dari Blora Updates, Sabtu (25/4/2026), masyarakat Blora saat ini menganggap cari angkutan umum sangat sulit dan langka. Umumnya masyarakat memilih jemputan keluarga atau tarnsportasi online ketimbang berlama-lama bengong menunggu di jalanan.
Pemkab Blora sendiri mengakui kondisi tersebut. Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Sunyoto menyebut jumlah angkutan umum di Blora masih ada meskipun sangat minim. Hingga kini jumlahnya hanya tersisa 74 armada. Jumlah tersebut dirasa belum ideal untuk mendukung mobilitas dengan kondisi luas wilayah yang berjumlah 16 Kecamatan.
Untuk diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Blora per 30 Juni 2024 mencapai 925.434 jiwa (BPS). Populasi ini tersebar di 16 kecamatan, dengan mayoritas didominasi usia produktif (15-59 tahun) yang mencapai 63,74% atau sekitar 589,85 ribu jiwa, dan kepadatan penduduk sebesar 470-506 jiwa/km².
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mencapai 77.702 jiwa. Cepu merupakan wilayah kecamatan terpadat di Kabupaten Blora dengan luas 49,04 km² dan kepadatan penduduk mencapai 1.584 jiwa/km²
“Melihat luas daerah Kabupaten Blora dengan 16 Kecamatan jumlah armada yang saat ini tersisa 74 tergolong tidak ideal. Angka ideal untuk angkutan umum di Kabupaten Blora sekitar 250 armada. Tahun kejayaan angkutan di Blora itu pada tahun 2005, mencapai 202 armada," katanya.
Sunyoto mengatakan, jika armada yang beroperasi masih banyak, operasional angkutan umum dapat melayani 21 jam, untuk segala aktifitas masyarakat. "Bisa melayani banyak aktifitas, mulai pasar subuh, pekerja hingga pelajar," tambahnya.
Ia mengatakan, 74 armada yang saat ini masih beroperasi dinyatakan laik jalan. Serta telah mengantongi surat uji kelayakan kendaraan (KIR). Dengan trayek koridor Blora - Kunduran, Blora-Cepu, Blora-Ngampel, dan Cepu-Randublatung. Total trayek yang tersedia mencapai 200. “Lalu untuk Koridor Blora-Randublatung tidak ada," katanya.
Menurutnya, meski jumlah menyusut, tidak semua armada yang tersisa aktif setiap harinya. Mereka memilih hari-hari tertentu. Keaktifan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor paling mendominasi itu meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi baik roda dua maupun mobil.
"Setiap hari berkisar 30 kendaraan yang beroperasi. Melihat kondisi penumpang dan mengikuti hari pasaran, seperti Pon dan Kliwon (hari pasaran Jawa)," jelas Sunyoto.
Terkait masalah ini, Pemkab Blora juga telah kembali mengusulkan transportasi massal atau angkutan algomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk rute Rembang-Blora, ke Provinsi Jawa Tengah. Sunyoto mengatakan, Kabupaten Blora masuk pada Wilayah Pengembangan (WP) Banglor atau Wilayah Rembang-Blora.
“Sebelumnya, kami mengusulkan perpanjangan rute Trans Jateng ke Wilayah Blora dari Kabupaten Grobogan. Namun, dalam aturannya, Kabupaten Blora tidak masuk ke WP Kedungsepur,’’ ujar Sunyoto, seperti dikutip Radar Bojonegoro, Minggu (26/4/2026).
“Sunyoto menyebutkan, jarak maksimal rute Trans Jateng adalah 50 kilometer. Sehingga, pada pengajuannya nanti dapat menghubungkan Kabupaten Blora ke Kabupaten Rembang, namun tidak mencapai Kecamatan Cepu.
Sunyoto menjelaskan, jarak Blora-Rembang hanya mencapai 36 Kilometer, tetapi kalau ditarik ke Kecamatan Cepu telah melebihi dari persyaratan, yaitu 74 Kilometer. Meski demikian, yang diusulkan untuk sementara adalah trayek Rembang-Blora.
Menurutnya dengan adanya Trans Jateng Rembang-Blora dapat menjadi penghubung hingga Semarang dengan terintegrasinya Trans Jateng Jekuti (Jepara-Kudus-Pati). ‘’Kalau untuk armada Trans Jateng kita mengikuti dari Dishub provinsi. Jadi, tidak menargetkan pemberian," katanya.
Pada pengajuan sebelumnya, jelas Sunyoto, Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora telah melakukan kajian terhadap penerima manfaat pada perpanjangan rute Trans Jateng Kedungsepur.
Bahkan, dari kajian tersebut semua aspek terpenuhi, baik dari kebutuhan masyarakat hingga sarana-prasarana yang dilalui. ‘’Pada kajian itu, menghasilkan 3.000 masyarakat yang dapat menerima manfaat atas perpanjangan rute. Hal itu menyusul banyaknya masyarakat Blora yang bekerja di Pabrik Wirosari Grobogan,’’ terangnya.
Secara umum kondisi transportasi umum di wilayah Jawa Tengah memang masih belum memadai. Adanya Trans Jateng, memang cukup membantu mobilitas masyarakat. Namun, dalam tahun belakangan ini kinerjanya menurun. Terjadi keluhan dari masyarakat terkait penurunan kualitas layanan pada beberapa moda transportasi publik, salah satunya Batik Solo Trans (BST), yang berdampak pada ketidaknyamanan pengguna.
Layanan Bus Rapid Transit (BRT) seperti Trans Semarang sempat menghadapi evaluasi menyeluruh oleh Pemerintah Kota akibat kecelakaan, yang menyoroti masalah teknis armada, SDM pengemudi, dan kelebihan muatan. Selain itu, kondisi angkutan pedesaan di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Semarang, dinilai belum memadai standar pelayanan minimal
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menyebut terjadinya pelemahan kinerja transportasi di wilayah Jawa Tengah, yang tercermin dari menurunnya jumlah penumpang angkutan udara dan laut berdasarkan rilis statistik Januari 2026.
Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Tengah, Wisnu Nurdiyanto mengatakan jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Jawa Tengah pada November 2025 tercatat sebanyak 131.975 orang. Angka tersebut turun 12,31% dibandingkan Oktober 2025.
“Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Jawa Tengah juga mengalami penurunan. BPS mencatat kedatangan penumpang udara mencapai 127.241 orang atau turun 15,11% dibandingkan bulan sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip Nuansa Jateng.
Wisnu menambahkan, penurunan tersebut mencerminkan melemahnya mobilitas masyarakat pada akhir 2025. Tren ini menjadi indikator awal dinamika transportasi memasuki awal 2026.
MAR
