JAKARTA, AFU.ID - Polemik terkait rencana pemerintah menutup program studi (prodi) yang tak relevan dengan industri, kembali mengemukan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Sabtu (2/5/2026). Dalam amanatnya pada upacara peringatan Hardiknas di Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta perguruan tinggi terus beradaptasi agar ilmu yang diajarkan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masa depan.
Upaya ini bagian dari rangkaian pendidikan dasar ke pendidikan tinggi untuk menjawab tantangan nyata di masyarakat. "Pendidikan tinggi juga harus terus beradaptasi melalui pembaharuan berkelanjutan agar ilmu yang diajarkan senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masa depan " ucapnya.
Hanya saja berbeda dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, yang mengatakan pemerintah akan menutup prodi yang tidak relevan dengan industri, Brian hanya menekankan perlunya transformasi. Brian mendorong agar prodi di kampus-kampus, untuk memutakhirkan pengetahuan yang diajarkan secara berkelanjutan agar tetap relevan.
"Terkait dengan program studi ya, alih-alih kita menutup program studi, program studi ini justru kita kembangkan. Dalam artian apa? Dalam artian program studi kita dorong ya untuk terus melakukan update pengetahuan yang diajarkan," ujarnya seperti dikuitp Detikcom.
Menurut Brian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri menghasilkan industri baru. Berangkat dari industri tersebut, prodi melakukan perbaikan dan pengembangan berdasarkan hasil peninjauan secara berkala.
"Industri maupun perkembangan teknologi itu kemudian menjadi referensi bagi setiap program studi yang ada di Indonesia untuk melakukan terus-menerus perbaikan. Ini yang disebut sebagai continuous improvement," tegasnya.
Terlepas ada perbedaan persepsi antara Sekjen dan Mendiktisaintek soal itu, wacana menutup prodi yang tak sesuai kebutuhan industri, terlanjur memantik kontroversi. Ilmuwan sekaligus Budayawan Jawa Barat Ganjar Kurnia mengatakan, sebaiknya pemerintah jangan mendorong kampus menjadi "Salon Institusi".
Dia menilai di sebuah kampus, ketika ada prodi yang sepi peminat, bukan berarti ilmunya tidak relevan. Ketika lulusan sebuah prodi susah kerja, bukan berarti prodinya tidak sesuai kebutuhan industri.
"Padahal pertanyaannya: apakah benar masalahnya ada pada program studinya? Atau jangan-jangan pada cara kita memperlakukan ilmu pengetahuan seperti etalase minimarket: yang laku dipajang di depan, yang kurang laku digeser ke gudang, yang tidak cepat menghasilkan uang dianggap kedaluwarsa," kata Ganjar dalam pernyataan tertulis yang diterima AFU.ID, Sabtu (2/5/2026).
Mantan Rektor Universitas Padjadjaran itu mengatakan, kita memang sering salah alamat. "Yang dianggap usang adalah prodinya," ujarnya.
Karena itu muncul pemikiran menutup prodi yang dinilai tak relevan dengan industri. Filsafat ditutup karena terlalu banyak berpikir, Sastra ditutup karena tidak bisa langsung membuat aplikasi, Sejarah ditutup karena masa lalu dianggap tidak punya prospek kerja, Sosiologi dicurigai karena terlalu sering bertanya “mengapa”. Antropologi dianggap lambat karena masih suka turun ke lapangan, padahal sekarang semua orang ingin cepat naik ke dashboard. Ilmu dasar ditutup karena tidak aplikatif, sehingga tidak cocok dengan dunia kerja.
Sebaliknya, program studi yang mengandung kata “digital”, “data”, “artificial intelligence”, “bisnis”, “startup”, dan “entrepreneurship” segera diberi karpet merah. Masalah akademik diatasi dengan ganti nama. "Prodi Ilmu Tanah”terasa kuno, maka diubah menjadi Soil Resource Management and Smart Agro-Ecosystem. Padahal mahasiswanya tetap kesulitan praktikum karena alat laboratoriumnya sudah lebih tua daripada dosen pembimbingnya," kata Ganjar.
"Semuanya terdengar hebat, terutama karena tidak seorang pun berani bertanya: Pak, sebetulnya masalahnya apa?” tambah Ganjar.
Karena jawaban atas pertanyaan tersebut, kata Ganjar, akan "mempermalukan" institusi pendidikan itu sendiri. Ternyata prodi sepi bukan karena ilmunya tidak penting, melainkan karena promosi kampus kalah oleh influencer bimbingan belajar. Ketika lulusan susah kerja, bukan karena bidang ilmunya mati, melainkan karena jejaring industri tidak dibangun.
Ironinya, kata Ganjar, ketika kampus itu sendiri menjadi "mesin industri" dengan biaya mahal, maka ada tuntutan lulusan kampus harus cepat dapat kerja. Sehingga terkadang, menurut dia, yang disebut “tidak sesuai perkembangan zaman” hanyalah istilah sopan untuk “tidak menghasilkan uang dengan cepat”.
"Ilmu lalu diukur dari daya jual. Kalau bisa dipasarkan, ia dianggap visioner. Kalau tidak langsung menghasilkan pendapatan, ia dianggap beban. Kampus pelan-pelan menjadi pusat perbelanjaan intelektual, ada ilmu premium, ilmu diskon, ilmu cuci gudang, dan ilmu yang tinggal menunggu dipindahkan ke rak kenangan," tegasnya.
Padahal kenyataanya, kata ganjar, masyarakat tidak hanya butuh ahli coding. Ia juga butuh orang yang memahami manusia. Tidak hanya butuh ahli data, tetapi juga ahli makna. Tidak hanya butuh mesin cerdas, tetapi juga manusia yang tidak kehilangan kebijaksanaan.
"Kalau semua prodi yang dianggap tidak laku ditutup, kelak kita akan punya banyak aplikasi, tetapi sedikit akal sehat. Banyak dashboard, tetapi sedikit nurani. Banyak sertifikat kompetensi, tetapi sedikit kemampuan memahami penderitaan orang lain," pungkasnya.
Hal senada disampaikan dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati. Dia memaparkan perguruan tinggi dituntut "balik modal" dengan menyuplai lulusan-lulusan siap kerja di industri sebab modal yang diperlukan untuk menembusnya tidak murah.
"Terutama ketika kita melihatnya dari framework bahwa pendidikannya memang mahal. Kalau, misalnya, kita menghasilkan lulusan yang tidak terserap industri, berarti rugi dong, pendidikannya," kata Nabiyla. seperti dikutp BBCIndonesia.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPRHetifah Sjaifudian mengatakan, jika alasan menutup prodi sepi peminat adalah efisiensi anggaran, itu akan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Karenanya, kata Hetifah, wacana kebijakan ini harus ada kajian komprehensif. Bukan hanya merespons tren jangka pendek. "Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," ujar Hetifah dilansir dalam laman DPR, Senin (27/4/2026).
MAR
