JAKARTA, AFU.ID - Sejumlah 21 orang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari kepolisian Daerah (Polda) Metro Jakarta Raya. Mereka diduga akan melakukan kerusuhan memanfaatkan aksi unjuk trasa yang digelar berbagai elemen masyarakat, hari ini, Selasa (18/8/2026). Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti berupa flare hingga bom Molotov.
"Kami juga menyampaikan tim Preventive Strike dan Preemptive Education Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang, yang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan.
Polisi menduga ke-21 orang tersebut bukan merupakan bagian dari kelompok masa aksi yang akan melakukan unjuk rasa. Mereka diduga datang hanya untuk provokasi antara petugas keamanan dan peserta demo. "Biasanya, pada saat sudah diamankan, dilakukan preemptive education. Orang-orang yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum biasanya tidak terafiliasi ataupun bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat," kata dia.
Seperti diketahui, sehari pasca-peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gelombang protes mahasiswa kembali memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa lain seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) UI, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), hingga Universitas Paramadina.
Aksi ini menjadi mimbar kritik terbuka terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi inilah yang diduga akan dimanfatkan kelompok tersebut untuk memancing kerusuhan. "Tujuannya adalah membuat konflik petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," jelas Budi.
Di lapanga, atmosfer ketegangan mulai terasa saat ribuan massa bergerak dari Kampus UI Depok menuju pusat ibu kota. Mahasiswa membawa delapan pokok tuntutan utama yang disusun berdasarkan kajian mendalam atas krisis kedaulatan, ekonomi, dan penegakan hukum yang dinilai nyata dirasakan masyarakat.
Delapan poin krusial tersebut mencakup mendesak pemerintah menghentikan bentuk penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta merealisasikan reforma agraria sejati. Selain itu, massa menuntut penurunan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghentian pemusatan kekuasaan dengan mengembalikan otonomi daerah, penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores, hingga penghentian represivitas TNI-Polri serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (TP).
Langkah turun ke jalan ini ditegaskan mahasiswa bukan untuk merayakan seremoni tahunan, melainkan sebagai bentuk pertanyakan atas esensi kebebasan publik saat ini. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menegaskan alasan mendasar di balik pergerakan ini.
"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" ujar Yatalathof.
Senada dengan hal tersebut, dokumen resmi Executive Summary BEM UI menuliskan, "Menanggapi permasalahan kehidupan bernegara yang nyata terjadi di segala haluan negeri, maka disusunlah delapan pokok tuntutan yang menjadi dasar aksi #MerebutKemerdekaan". Isi dokumen tersebut juga menyatakan, "Kemerdekaan bukan sekadar perayaan. Ketika suara rakyat masih dibungkam, hak-hak direnggut, ruang hidup dipersempit, maka kemerdekaan harus direbut Kembali".
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 9.242 personel gabungan telah disiagakan. Rincianya, personel dari Polda Metro Jaya 5.670 anggota, Polres jajaran 222 anggota, TNI 1.500 anggota, dan BKO Mabes Polri 1.850 anggota. Berdasarkan pemetaan, terdapat 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat yang berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta, di antaranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
"Ribuan personel tersebut dikerahkan untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi di ruang publik, berlangsung aman dan tertib," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto.
Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Laode Aries El Fathar memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Selasa pagi. Dalam arahannya, Laode menekankan pentingnya pengamanan yang humanis, terukur, dan mengedepankan keselamatan seluruh pihak.
"Pengamanan unjuk rasa harus berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium," ujar Laode.
Laode menegaskan, personel yang bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa tidak dibekali senjata api. Ia meminta Provos melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota sebelum pelaksanaan tugas. "Silakan rekan-rekan Provos cek anggota, tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi," tegas Laode.
Dia juga mengingatkan personel agar tidak bersikap agresif ketika berhadapan dengan massa. "Anggota yang bertugas menghadapi massa jangan bersikap agresif dan tetap menjaga posisi bertahan dengan mengedepankan cara yang humanis, serta memberikan ruang bicara kepada perwakilan massa agar situasi di lapangan dapat diatur dengan baik," pungkasnya. (MAR)