JAKARTA, AFU.ID - Militer Israel menangkap empat jurnalis dan seorang aktivis kemanusiaan asal Indonesia di perairan internasional. Kelima WNI tersebut dicegat saat sedang mengawal penyaluran bantuan menggunakan armada Global Sumud Flotilla yang bertolak dari Turki menuju Jalur Gaza, Palestina.
Insiden penangkapan ini memicu desakan dari parlemen agar Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah taktis. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan posisi diplomatik internasional untuk membebaskan para WNI, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menurut Hidayat, ketiadaan hubungan bilateral tidak boleh menjadi hambatan bagi negara untuk melindungi warganya di luar negeri. Ia mencontohkan keberhasilan Malaysia yang mampu membebaskan warganya dalam insiden Flotilla sebelumnya, meski berada dalam posisi geopolitik yang sama terhadap Israel.
"Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi bisa melakukan pembebasan terhadap warganya. Indonesia bisa melakukan pola yang sama," kata Hidayat di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Selain itu, posisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan HAM PBB dinilai menjadi modal kuat untuk mempersoalkan tindakan Israel, yang disebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Dalam upaya pembebasan ini, Hidayat menyarankan agar Presiden Prabowo memanfaatkan relasi internasionalnya, termasuk kedekatan personal dengan Donald Trump yang dikenal memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan Israel. Momentum ini dianggap bisa menjadi ruang negosiasi untuk mendesak pelepasan para jurnalis dan aktivis tersebut.
"Israel hanya mendengar dari Donald Trump, dan Pak Prabowo dipuji luar biasa oleh Donald Trump. Saya kira ini momentum yang baik untuk Pak Prabowo menyampaikan pada Donald Trump, sekaranglah membuktikan untuk menghadirkan perdamaian," ujarnya.
Berdasarkan laporan kronologi, kapal Global Sumud Flotilla yang mengangkut delegasi internasional dihadang oleh militer Israel pada Senin pukul 15.00 WIB. Pemerintah Indonesia kini didorong untuk mengoordinasikan langkah penyelamatan bersama negara-negara mitra, seperti Malaysia, yang juga memiliki warga negara dalam rombongan tersebut.
