JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur bendungan dan jembatan permanen untuk menangani fase pemulihan pascabencana di Pulau Sumatra.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut penanganan sarana penghubung antarprovinsi menjadi pekerjaan yang belum maksimal karena terhambat perubahan ekstrem pada morfologi sungai.
“Rata-rata sungainya itu melebar dan mendangkal. Melebarnya juga tidak kira-kira, bisa langsung 10 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Jadi, ya, desainnya itu harus berubah total,” kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pemerintah juga memprioritaskan pendirian bendungan penahan air menyusul masih banyaknya tumpukan material sisa longsoran di kawasan hulu.
“Pada saat masih tanggap darurat pun, saya ngotot harus segera bikin dam. Karena kalau kemudian dam tidak segera dibikin, hujan lagi, kayunya turun lagi, yang kasihan yang di bawah,” ujarnya.
Langkah pemulihan lain yang tidak kalah krusial adalah mengevaluasi kelayakan sistem irigasi serta lahan pertanian rakyat yang saat ini tertimbun lumpur tebal.
“Kita mesti cek juga, apakah lumpurnya ini bisa dibersihkan dengan mudah, atau kah nantinya lumpurnya ini, area sawahnya harus kita pindahkan,” jelas Dody.
Penyelamatan area persawahan tersebut sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi mengamankan target produksi bahan pokok wilayah.
“Kami semua diminta maksimal agar tetap bisa swasembada pangan di 2026 untuk Aceh dan sekitarnya,” tutur Menteri PU.
Sebagai informasi, percepatan pemulihan sarana infrastruktur fisik dan lahan pertanian ini merupakan tindak lanjut dari penanganan usai bencana banjir bandang yang menerjang wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun lalu. (ANT/NAD)
