JAKARTA, AFU.ID - Akibat kompetisi yang terlalu keras dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), membuat partai hijau ini pernah nyungsep dengan perolehan suara sangat rendah pada Pemilu 2009. Di situ, PKB hanya mendapat 28 kursi di DPR RI.
Perolehan suara PKB saat itu juga sangat rendah, menurut catatan yang dipaparkan PatraData, sebuah perusahaan data politik berbasis algoritma di Jakarta, hanya sekitar lima juta suara.
Masih mengutip data yang sama, justru perolehan suara PKB di Pemilu 2004 jauh lebih tinggi, dua kali lipat lebih, yaitu hampir menyentuh angka 12 juta suara. Ini menjadi pelajaran penting bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, kompetisi untuk mendapatkan posisi ketua umum partai yang terlalu keras dapat menurunkan kinerja partai politik. Ini menjawab pertanyaan publik soal kepemimpinannya di partai itu yang sudah menginjak tahun ke-21 jika dihitung dari Muktamar II PKB di Semarang pada 19 April 2005.
Jawaban di atas sekaligus menjawab rekomendasi KPK terkait masa kepemimpinan ketua partai selama dua tahun, yang memicu statemen dari berbagai kalangan. Ada yang setuju dengan itu, ada pula yang menyangkal.
Cak Imin tidak menolak rekomendasi KPK itu, tetapi juga tidak semerta-merta menerapkan itu di partainya. Alasanya: tidak ada yang berani maju jadi ketua umum PKB.
Dia mengaca pada Muktamar PKB di Bali 2025, setahun setelah pemilu. Dia mengaku merasa cukup dan ingin mundur dari posisi ketum PKB, tetapi tidak ada satu pun yang ingin maju.
“Sudah kalah pilpres, sudah cukup lah,” kata Muhaimin di podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (28/4/2026). Akhirnya dirinya kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin PKB untuk periode selanjutnya.
Setelah dirinya memimpin untuk kesekian kalinya, justru partai ini memperoleh rekor suara terbesarnya dalam sejarahnya.
Pada gelaran pemilu kemarin, PKB seperti mendapat berkah dari pencalonannya sebagai wakil presidennya Anies Baswedan. Suara PKB naik hingga 11 persen dengan perolehan suara sah sebesar 16 juta. Kursinya di DPR bertambah menjadi 68 dari sebelumnya 58 kursi.
"Nah, itu saya gak bisa ngomong bahwa saya lah faktor stabilitas itu gak bisa," kata dia.
Bagi Muhaimin, stabilitas menjadi kunci penting dalam mengatur partai politik. Partai yang pengurusnya saling berkompetisi dengan keras itu membahayakan. Untuk itu, dia memilih sikap kompromistis dalam melihat fenomena kepemimpinan partai.
"Mengkompromikan proses demokratis dengan proses stabilitas partai. Kompetisinya tinggi (tapi) gak stabil, gimana?" ucap dia. (EER)