JAKARTA, AFU.ID - Deretan angka itu tampil dingin, tapi menyimpan cerita panjang tentang bagaimana sebuah partai bertahan di tengah arus politik yang terus berubah. Dalam perbincangan di kanal Akbar Faizal Uncensored, Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dihadapkan pada data yang tak sekadar statistik—melainkan cermin dari dinamika politik Indonesia hari ini.
Host Akbar Faizal membuka dengan pembacaan tren: sejak Pemilu 1999 hingga 2024, PKB menunjukkan pola naik-turun, tetapi relatif stabil dalam jangka panjang. Dari 51 kursi di awal kelahiran, sempat jatuh ke 28 kursi, hingga kembali menguat menjadi 68 kursi pada pemilu terakhir. Sebuah grafik yang, dalam logika algoritma politik yang mereka kembangkan, menempatkan PKB sebagai partai yang “selamat dari badai”, meski tak sepenuhnya tanpa retak.
Namun retak itu nyata. Terutama di Pulau Jawa—basis tradisional PKB—di mana party ID atau tingkat kedekatan pemilih terhadap partai justru menurun. Dari hampir 30 persen pada 2019, turun menjadi sekitar 21 persen pada 2024. Angka ini bukan sekadar penurunan elektoral, tapi sinyal rapuhnya ikatan emosional antara partai dan pemilih.
Muhaimin tak mengelak. Dengan nada tenang, ia menyebut dua penyebab utama: kelalaian internal partai dan meningkatnya pragmatisme politik. “Pemilih sekarang cepat berpindah. Faktor uang masih sangat kuat. Money politics itu nyata,” ujarnya, lugas.
Pernyataan itu terasa seperti pengakuan jujur di tengah riuhnya narasi demokrasi prosedural. Di satu sisi, partai dituntut membangun loyalitas ideologis. Di sisi lain, realitas lapangan menunjukkan bahwa amplop seringkali lebih cepat bekerja daripada gagasan.
Meski begitu, Muhaimin tetap melihat ruang perbaikan. Ia menekankan pentingnya kaderisasi yang konsisten, penguatan relawan, serta pendidikan politik yang lebih rasional bagi masyarakat. Bagi PKB, kata dia, mesin utama bukan hanya struktur partai, tapi juga jejaring sosial yang hidup di akar rumput.
Perbincangan kemudian bergeser ke isu yang lebih sensitif: wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar jabatan itu dibatasi dua periode. Muhaimin tidak menolak ide tersebut, bahkan menyebutnya selaras dengan semangat konstitusi.
Namun ia juga mengingatkan adanya realitas lain di dalam tubuh partai. Stabilitas, menurutnya, sering kali justru lahir dari kepemimpinan yang bertahan. “Partai yang sehat biasanya ingin pemimpinnya tetap, karena dianggap berhasil,” katanya.
Di titik ini, politik terlihat bukan sekadar soal aturan, tetapi juga soal kompromi antara idealisme demokrasi dan kebutuhan menjaga organisasi tetap utuh. Kompetisi memang sehat bagi demokrasi, tapi belum tentu bagi stabilitas partai.
Dalam hitungan algoritma yang dipaparkan di awal, PKB diproyeksikan masih bertahan di kisaran 60-an kursi pada pemilu mendatang. Tidak melonjak, tapi juga tidak jatuh. Stabil—kata yang berulang kali muncul dalam percakapan itu.
Namun stabilitas itu datang dengan harga: kerja keras menjaga basis, melawan pragmatisme, dan menavigasi sistem politik yang terus berubah.
Di ujung perbincangan, satu hal terasa jelas—politik Indonesia hari ini bukan lagi sekadar pertarungan ide, tetapi juga pertarungan daya tahan. Dan bagi PKB, pertanyaan terbesarnya bukan apakah bisa menang besar, melainkan apakah bisa tetap berdiri ketika gelombang berikutnya datang. (*)
