JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Keputusan tersebut merupakan bagian dari rotasi sejumlah pejabat strategis di Korps Adhyaksa yang juga menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dengan penetapan itu, Asep resmi mengemban jabatan sebagai orang nomor dua di Kejaksaan Agung.
Pengangkatan Asep dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui pembahasan Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum mendapat persetujuan Presiden. Pemerintah memastikan para pejabat yang tercantum dalam Keppres tidak memerlukan pelantikan karena pengangkatannya telah sah sejak keputusan presiden diterbitkan. Setelah seluruh proses administrasi selesai, para pejabat baru akan mulai menjalankan tugasnya di lingkungan Kejaksaan Agung.
Penunjukan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan panjang Asep Nana Mulyana sebagai jaksa karier. Selama hampir tiga dekade, ia menempati berbagai posisi penting, mulai dari tingkat kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, hingga jabatan strategis di Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum. Rekam jejak tersebut menjadi bekal sebelum akhirnya dipercaya menduduki kursi Wakil Jaksa Agung.
Profil Asep Nana Mulyana
Asep Nana Mulyana lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 14 Agustus 1969. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada 1994 sebelum mengawali karier di Kejaksaan Agung sebagai staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan RI pada 1996. Dua tahun kemudian, ia bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang sebagai bagian dari awal pengabdiannya di Korps Adhyaksa.
Karier Asep terus berkembang dengan menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari Kepala Seksi Penuntutan Kejati DKI Jakarta, Kepala Subbidang Pengajaran Diklat Teknis dan Fungsional, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Langkat pada 2012. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara, serta Asisten Khusus Jaksa Agung pada periode 2016 hingga 2019. Pengalaman tersebut membawanya menduduki posisi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Kariernya kemudian berlanjut sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM sebelum kembali ke Kejaksaan Agung. Melalui Keppres Nomor 62/TPA Tahun 2024, Asep diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menggantikan almarhum Fadil Zumhana. Sebelum dipercaya menjadi Wakil Jaksa Agung, ia juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung.
Selain dikenal sebagai jaksa karier, Asep juga memiliki rekam jejak akademik di bidang hukum. Ia meraih gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro dan menyelesaikan program doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran pada 2012 dengan predikat cum laude. Pada 2022, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan di bidang ilmu hukum kepadanya.
Harta Kekayaan Asep Nana Mulyana
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang disampaikan pada 6 April 2026, Asep Nana Mulyana memiliki total kekayaan Rp10.995.500.000 atau 10,9 miliar tanpa utang. Nilai tersebut didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp9,29 miliar, disusul kepemilikan lima unit mobil dengan total nilai sekitar Rp1,31 miliar. Selain itu, ia melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp146,5 juta, kas dan setara kas Rp240 juta.
Riwayat Karier Asep Nana Mulyana
1996 – Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan RI.
1998 – Bertugas di Kejaksaan Negeri Semarang.
2000-an – Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
2000-an – Kepala Subbidang Pengajaran Diklat Teknis dan Fungsional.
2012 – Kepala Kejaksaan Negeri Langkat.
2014–2015 – Kepala Kejaksaan Negeri Semarang.
2015–2016 – Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
2016–2019 – Asisten Khusus Jaksa Agung RI.
2019 – Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.
2020 – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
2021–Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
2023–2024 – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
2024–2026 – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
2026–Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung.
2026–sekarang – Wakil Jaksa Agung.
