JAKARTA, AFU.ID — Siaran langsung pidato Presiden Prabowo Subianto mendadak terputus saat ia membahas kepemilikan senjata nuklir Iran dan potensi perlombaan senjata di Timur Tengah. Video pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut sempat tidak dapat diakses di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ketika kembali tersedia, bagian pembahasan mengenai nuklir Iran tidak terdapat dalam rekaman itu.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Prabowo menerima pengurus Kadin pusat dan daerah serta pimpinan asosiasi dunia usaha di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/26). Pertemuan membahas kerja sama pemerintah dan dunia usaha, ketahanan ekonomi nasional, serta program-program prioritas pemerintah. Sekretariat Presiden menerbitkan sejumlah siaran pers mengenai pertemuan tersebut, tetapi tidak memuat penjelasan mengenai terputusnya siaran.
Sebelum tayangan terputus, Prabowo membahas meningkatnya eskalasi konflik dunia dan kemungkinan munculnya perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Ia menggunakan frasa “dikatakan bahwa” sebelum menyebut Iran telah memiliki senjata nuklir. Prabowo kemudian menyebut Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir berpotensi menginginkan senjata serupa.
“Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir,” kata Prabowo. Ia kemudian menjelaskan kemungkinan negara lain mengikuti langkah Arab Saudi apabila perlombaan senjata terjadi di kawasan tersebut. Siaran berhenti ketika Prabowo masih membicarakan efek penyebaran kepemilikan senjata nuklir.
Tayangan selanjutnya beralih ke materi video lain dan potongan momen tersebut beredar di media sosial. Video kegiatan itu sempat diturunkan dari kanal Sekretariat Presiden. Saat kembali tersedia, bagian pidato yang menyinggung nuklir Iran tidak lagi ditemukan dalam rekaman.
Hingga Minggu (2/8/26), belum ditemukan penjelasan resmi dari Istana maupun Sekretariat Presiden mengenai penyebab terputusnya siaran. Belum dijelaskan pula apakah perbedaan antara tayangan langsung dan rekaman yang kembali tersedia disebabkan penyuntingan, gangguan teknis, atau keputusan lain dalam pengelolaan siaran. Situs resmi Presiden tetap memuat pemberitaan mengenai pertemuan dengan Kadin tanpa membahas perubahan rekaman tersebut.
Akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad mengatakan klaim bahwa Iran telah memiliki senjata nuklir belum didukung bukti terverifikasi. Menurutnya, Iran memang memiliki program pengayaan uranium, tetapi pengayaan uranium tidak dengan sendirinya membuktikan negara tersebut telah merakit hulu ledak. Ia meminta pejabat negara berhati-hati saat menyampaikan pernyataan mengenai negara sahabat di ruang publik.
“Pernyataan yang kontroversial, tidak terukur dan berpotensi menuduh negara lain merupakan hal yang perlu dicegah,” kata Shofwan. Ia menilai pernyataan mengenai Iran dapat menimbulkan persoalan diplomatik apabila tidak disertai data yang dapat diverifikasi. Menurutnya, klarifikasi dapat disampaikan melalui jalur diplomatik apabila pemerintah Iran menyampaikan keberatan.
Laporan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada Februari 2026 masih mencatat sejumlah persoalan pengawasan yang belum diselesaikan oleh Iran. IAEA menyatakan belum dapat memberikan jaminan bahwa seluruh program nuklir Iran hanya ditujukan untuk kepentingan damai sampai persoalan material dan aktivitas yang belum dideklarasikan diselesaikan. Namun, laporan tersebut tidak menyatakan Iran telah memiliki senjata nuklir.
Penilaian intelijen Amerika Serikat sebelumnya juga membedakan kemampuan membuat senjata dengan kepemilikan senjata nuklir. Dalam laporan terbuka, komunitas intelijen AS menyatakan Iran memiliki infrastruktur dan persediaan uranium yang dapat mempercepat produksi senjata apabila pemerintahnya mengambil keputusan tersebut. Laporan itu menyebut Iran memiliki kemampuan yang semakin besar, tetapi tidak menyimpulkan negara tersebut telah memiliki senjata nuklir.
Shofwan menilai kecermatan penyampaian informasi diperlukan karena Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan berupaya mempertahankan hubungan dengan berbagai negara. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga berulang kali menyatakan tetap berada dalam posisi nonblok serta tidak ingin memusuhi negara lain. Menurut Shofwan, pernyataan mengenai program nuklir negara sahabat perlu mempertimbangkan posisi diplomatik tersebut.
Belum ada bukti terbuka yang menunjukkan Prabowo menyampaikan informasi intelijen rahasia dalam pidato itu. Presiden juga tidak menjelaskan sumber informasi yang menjadi dasar pernyataannya mengenai kepemilikan senjata nuklir Iran. Hingga berita ini ditulis, Istana belum memberikan penjelasan mengenai dasar pernyataan tersebut maupun alasan bagian pidato tidak terdapat dalam rekaman yang kembali tersedia. (RHU)