JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026) sore. Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan tetap memilih berada di luar pemerintahan.
Said Iqbal membenarkan rencana pelantikan tersebut. Ia mengaku mendapat pemberitahuan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu malam.
“Iya, jam 16.30 dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” kata Said Iqbal, sepeti dikutip Kompas, Senin (8/6/2026).
Said menyebut dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan. Jabatan itu memiliki kedudukan setingkat menteri sesuai Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.
“Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyebut pemerintah masih membahas posisi untuk Said Iqbal. Ia mengatakan jabatan tersebut berkaitan dengan isu buruh dan tenaga kerja.
“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
“Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” ujarnya.
Andi Gani Tetap di Luar Pemerintahan
Andi menyebut penempatan tokoh buruh di dalam pemerintahan dapat berjalan bersama dengan gerakan buruh yang tetap berada di luar pemerintahan.
“Tentu saya pun memberikan dukungan penuh,” kata Andi Gani di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Andi Gani mengatakan dirinya juga sempat ditawari jabatan di pemerintahan. Tawaran itu berupa posisi Ketua Dewan Kesejahteraan Buruh dengan kedudukan setingkat menteri.
“Awalnya saya yang diminta menjadi Ketua Dewan Kesejahteraan Buruh setingkat menteri,” ujar Andi Gani.
Namun, Andi Gani memilih tidak masuk ke struktur pemerintahan. Ia menyebut keputusan itu sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.
“Saya memilih tetap berada di luar pemerintahan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah,” katanya.
Andi Gani mengatakan tawaran masuk pemerintahan juga pernah datang sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, ia mengaku sejak awal memilih tetap berada di jalur organisasi buruh.
Ia juga menyampaikan pesan kepada tokoh buruh yang masuk pemerintahan agar tetap membawa agenda perjuangan pekerja.
“Idealisme perjuangan buruh tidak boleh ditinggalkan walaupun sudah masuk di dalam pemerintahan,” ujarnya.
Andi Gani meyakini Said Iqbal dan tokoh buruh lain yang masuk pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan pekerja.
“Saya punya keyakinan tokoh-tokoh buruh yang masuk dalam pemerintahan tidak akan meninggalkan kecintaannya dan keberpihakannya kepada perjuangan buruh,” ucapnya.
Pengamat Beri Catatan
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pengalaman Said Iqbal di gerakan buruh dapat menjadi modal untuk memberi masukan kepada Presiden.
“Said Iqbal tentu layak bila menjadi penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan,” kata Jamiluddin dikutip dari Tribun, Senin (8/6/2026).
Namun, Jamiluddin memberi catatan agar posisi penasihat presiden tidak hanya melihat persoalan dari sisi pekerja. Menurutnya, isu ketenagakerjaan juga berkaitan dengan pengusaha dan hubungan industrial.
“Said Iqbal kerap melihat persoalan ketenagakerjaan lebih parsial, dari sisi tenaga kerja saja. Ia kerap abai melihat dari sisi pengusaha,” katanya.
Jamiluddin mengatakan penasihat presiden perlu melihat persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh sebelum memberi masukan kepada kepala negara.
“Sebagai penasihat presiden idealnya melihat persoalan ketenagakerjaan secara komprehensif,” ujarnya. (FAD)
