JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah memang berencana mengoperasikan sekitar 13.000 dapur Makan Bergizi Gratis secara bertahap setelah Badan Gizi Nasional menghentikan 833 dapur bermasalah. Namun, angka tersebut bukan seluruhnya dapur baru yang akan dibangun dari awal. Sebagian titik telah selesai dibangun, sebagian masih dalam proses, dan seluruhnya harus diperiksa sebelum mendapat izin beroperasi.
Sebanyak 833 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan kebersihan, sanitasi, pengolahan limbah, kualitas makanan, dan persyaratan operasional lainnya. Rinciannya terdiri atas 98 dapur di Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di Kalimantan hingga Papua. Porsi makanan yang sebelumnya disediakan dapur tersebut dialihkan ke dapur lain yang dinilai memenuhi standar.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sekitar 13.000 titik itu berasal dari dapur milik mitra BGN yang telah atau sedang dibangun, tetapi belum seluruhnya memperoleh kepastian untuk beroperasi. Pemerintah akan menilai kesiapan setiap lokasi sebelum membuka layanan kepada penerima manfaat. “Beliau sudah punya beberapa SPPG yang sudah terbangun, ini mau dibuka apa enggak, sekitar 13 ribuan,” kata Budi, Rabu (29/07/2026).
Dengan demikian, rencana tersebut bukan berarti BGN langsung mengganti 833 dapur bermasalah dengan 13.000 bangunan baru. Pemerintah sedang menata ribuan usulan dapur yang sebelumnya tertunda, belum selesai, atau belum mendapat izin operasional. Jumlah yang benar-benar bisa dibuka bergantung pada hasil pemeriksaan bangunan, peralatan, tenaga kerja, kebersihan, dan kesiapan memasak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembukaan akan diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses layanan gizi terbatas. Papua Pegunungan, wilayah Papua lainnya, dan Nusa Tenggara Timur masuk dalam kelompok yang didahulukan. Penataan titik di daerah tersebut ditargetkan selesai dalam satu bulan.
Sebagian besar titik lainnya berada di Jawa dan Sumatra. Pemerintah memberikan waktu sekitar dua bulan untuk memeriksa kesiapan, menyelesaikan pembangunan, dan menentukan bentuk operasionalnya. Karena prosesnya bertahap, 13.000 dapur itu tidak akan dibuka serentak.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar tidak boleh melayani anak-anak dan penerima MBG lainnya. “Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang,” ujarnya. BGN menyatakan dapur bermasalah harus memperbaiki kebersihan, sanitasi, pengolahan air limbah, dan persyaratan lain sebelum dapat kembali dipertimbangkan.
BGN juga telah mencopot 137 kepala dapur karena pelanggaran disiplin, kasus keracunan, atau masalah pengelolaan keuangan. Pemerintah sedang menyiapkan sistem digital agar bahan makanan, waktu memasak, pengiriman, menu, dan keluhan dari sekolah dapat dipantau. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan rencana memperluas jumlah dapur.
Namun, pemerintah belum membuka daftar lengkap 13.000 titik tersebut kepada publik. Belum diketahui berapa yang telah selesai dibangun, berapa yang masih dalam proses, serta berapa yang gagal memenuhi syarat. BGN juga belum mengumumkan jumlah dapur yang benar-benar mendapat izin setelah pemeriksaan selesai.
Jadi, klaim bahwa pemerintah akan membuka 13.000 dapur baru tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah sedang menyeleksi dan menata sekitar 13.000 titik yang telah diusulkan atau dibangun oleh mitra, lalu membukanya secara bertahap apabila lolos pemeriksaan. Perluasan itu akan ditentukan oleh kesiapan setiap dapur, bukan hanya oleh target jumlah. (RHU)
