Prancis Ajak Uni Eropa Boikot Menteri Israel, Pengamat: Indonesia Punya Senjata Lebih Ampuh

JAKARTA, AFU.ID — Merespons perlakuan tidak manusiawi Menteri Keamanan Nasional Israel, Ben-Giver terhadap relawan kemanusiaan, pemerintah Indonesia dinilai perlu mengambil manuver diplomatik yang lebih strategis ketimbang sekadar mengikuti tren boikot yang saat ini diserukan oleh negara Prancis.

Pengamat Internasional, Hendrajit menilai penggalangan kekuatan negara berkembang ini jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar mengandalkan seruan boikot yang efektivitasnya masih diragukan.

"Yang mesti diprakarsai adalah menggalang negara-negara berkembang mengaktualisasikan kembali Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok 1961 di Beograd," kata Pengamat Hubungan Internasional Hendrajit kepada AFU.ID, Senin (25/5/2026).

Sebagai informasi, dalam KAA, Indonesia menjadi inisiator utama, sekaligus tuan rumah KAA di Bandung pada 1955. Peran penting Indonesia mencakup penentuan negara peserta, memimpin jalannya sidang-sidang strategis, hingga menjadi perumus utama dokumen pedoman perdamaian dunia yang dikenal sebagai Dasasila Bandung.

Kemudian, dalam gerakan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Block 1961 di Beograd, Indonesia memiliki peran sebagai salah satu dari lima negara pemrakarsa atau pendiri utama. Melalui Presiden Soekarno, Indonesia menjadi motor penggerak utama untuk meredakan ketegangan global akibat Perang Dingin.

"Di kedua forum inilah Indonesia pernah menjadi pelopor, kenapa sekarang tidak?," ujar Hendrajit.

Lebih lanjut, penggalangan kekuatan berskala global ini kata Hendrajit, mampu menjadi manuver diplomatik yang jauh lebih kuat untuk membatasi ruang gerak Israel ketimbang hanya mengandalkan sanksi boikot.

"Sikap Indonesia yang hingga kini tetap menolak mengakui Israel sebagai negara bangsa dan menolak membuka hubungan diplomatik, itu adalah boikot paling strategis," ungkap Hendrajit.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa penyelesaian konflik Israel-Palestina harus atas dasar skema dekolonisasi atau perolehan kemerdekaan politik.

Sebagai informasi, dilansir dari Anadolu, pemerintah Prancis secara resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk bagi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir imbas perlakuan brutalnya terhadap relawan kemanusiaan Armada Global Sumud.

“Prancis tidak dapat menoleransi warga negaranya diancam, diintimidasi, atau diperlakukan secara brutal,” tegas Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, dikutip (25/5).

Usulan sanksi terhadap Ben-Gvir tersebut saat ini didorong agar segera dimasukkan ke dalam agenda pembahasan resmi pada pertemuan puncak menteri luar negeri Uni Eropa mendatang. (NAD)