JAKARTA, AFU.ID – Klaim PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan kembali menjadi sorotan. Partai Golkar menghormati posisi politik tersebut, namun mempertanyakan praktik penyeimbang yang selama ini dijalankan PDIP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pilihan politik PDIP sepenuhnya menjadi hak partai berlambang banteng itu.
Ia menyebut Golkar tidak dalam posisi memaksa PDIP menyatakan diri sebagai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan. “Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Meski begitu, Sarmuji menilai posisi penyeimbang yang diklaim PDIP masih menyisakan pertanyaan. Menurut dia, secara formal PDIP memang tidak berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, praktik politik sebagai penyeimbang tetap akan dilihat dari sikap PDIP dalam merespons kebijakan pemerintah. “Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujarnya.
Sarmuji mengatakan, istilah penyeimbang sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik PDIP. Karena itu, ia menilai tidak perlu ada desakan berlebihan agar PDIP menggunakan istilah oposisi atau memperjelas posisinya dengan cara tertentu.
“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” kata dia. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP mempertegas sikap politik terhadap pemerintahan. Ia menilai sikap yang tidak jelas dapat memunculkan kesan abu-abu di hadapan publik.
Menurut Jazilul, jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka posisi itu sebaiknya disampaikan secara terang. Ia menilai partai politik perlu menunjukkan garis sikap yang jelas, terutama di tengah upaya pemerintah menjalankan program-program Presiden Prabowo.
“Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pernyataan Jazilul itu kemudian memicu respons dari sejumlah elite PDIP. Partai tersebut menegaskan bahwa posisi penyeimbang bukan sikap abu-abu, melainkan keputusan resmi partai.
PDIP Tegaskan di Luar Pemerintahan
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, posisi partainya sebagai penyeimbang telah diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional. Said menolak anggapan bahwa sikap tersebut menunjukkan ketidakjelasan posisi politik PDIP. “Sikap ini bukan sikap abu abu,” kata Said.
Menurut Said, PDIP tidak bisa disamakan dengan konsep oposisi seperti di negara-negara Barat. Ia menyebut sistem politik Indonesia memiliki corak berbeda, sehingga posisi di luar pemerintahan tidak selalu harus diterjemahkan sebagai oposisi penuh.
Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional. Dengan posisi itu, PDIP tetap bisa mendukung kebijakan pemerintah apabila dinilai baik untuk rakyat.
Namun, PDIP juga akan tetap memberikan kritik jika kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga menegaskan hal serupa. Ia menyebut PDIP berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.
“Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas. Dengan sikap itu, posisi politik PDIP masih menjadi perdebatan di antara partai-partai parlemen. PKB meminta PDIP lebih tegas, Golkar memilih menghormati sambil mempertanyakan praktiknya, sementara PDIP tetap menyebut diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. (FAD)
