Niat Hindari Rebutan Penumpang Berujung Patah Tulang, Pemerintah Usul KAI Pindahkan Gerbong Wanita ke Tengah

JAKARTA, AFU.ID — Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siroj menegaskan urusan keamanan infrastruktur pelintasan bukanlah tanggung jawab perusahaannya, di tengah sorotan publik atas tingginya jumlah korban kecelakaan di Bekasi Timur.

"KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket, udah aja," ujar Said Aqil di RSUD Kota Bekasi, Selasa 28 April 2026.

Said secara terbuka melempar kewajiban pembangunan palang pintu pelintasan sebidang kepada pemerintah daerah lantaran besarnya anggaran yang dibutuhkan.

"Palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Bikin palang yang bagus itu Rp3 miliar satu, ya bukan barang murah," bebernya.

Terkait pemicu awal tabrakan maut tersebut, Said Aqil menuding kendaraan roda empat milik warga sipil sebagai penyebab utama sistem persinyalan kereta api mengalami gangguan.

"Karena ada taksi itu, kemudian KRL berhenti, maka sensor pun rusak, error. Yang salah taksi yang menyeberang," tegas Said.

Meskipun benturan kereta terjadi sangat keras, ia menilai kondisi fisik puluhan penumpang yang dievakuasi ke rumah sakit masih dalam tahap luka yang bisa disembuhkan.

"Alhamdulillah yang saya lihat sih ada yang sedikit patah sebelah kanan, ada kaki kanan, ada yang perutnya kena, semuanya insyaallah menjadi baik," ungkapnya.

Sebagai bentuk kompensasi atas kecelakaan tersebut, pihak KAI menjamin akan menanggung seluruh beban pembiayaan medis para korban hingga tuntas.

"Semua ditanggung KAI ini pengobatannya. Ditanggung KAI semua pengobatannya insyaallah," tambah Said.

Di sisi lain, tingginya angka korban luka berat dari kalangan penumpang perempuan justru menyingkap celah mematikan dalam standar operasional penempatan Gerbong Khusus Wanita.

"Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan," ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi pada kesempatan yang sama.

Penempatan gerbong khusus di ujung depan dan belakang rangkaian menjadikan area tersebut sebagai titik benturan paling fatal, sehingga pemerintah mendesak perombakan formasi KRL.

"Dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung," dorong Arifah.

Berdasarkan tinjauan kementerian, insiden adu banteng tersebut mengakibatkan para penumpang perempuan tidak hanya mengalami cedera fisik, tetapi juga guncangan mental yang serius.

"Pendampingan yang kami lakukan bukan hanya dalam hal medis, tetapi pemulihannya, karena kami lihat ada yang mengalami trauma dan ini perlu pendampingan khusus," jelasnya.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak swasta untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada para korban yang kini harus menepi akibat kecacatan fisik.

"Kami berupaya agar perusahaan di mana mereka bekerja bisa memberikan keringanan sampai mereka pulih baru bisa masuk lagi ke tempat kerja," papar Arifah.

Kementerian mendesak perusahaan agar tetap membayarkan gaji dan menjamin posisi pekerjaan para korban hingga mereka benar-benar dinyatakan sembuh total secara medis.

"Tolong si korban ini sampai benar-benar pulih, kemudian hak-hak sebagai pekerjanya dipenuhi, dan begitu sehat bisa kembali kerja seperti semula," pungkasnya. (*)