MBG untuk Santri Diusulkan Libatkan Ekosistem Pesantren
Selain memperluas penerima manfaat, Kemenag RI mengusulkan agar BGN melibatkan ekosistem ponpes sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan. Nasaruddin Umar menilai, skema itu mampu memangkas biaya pendistribusian dan memperkuat kemandirian ekonomi ponpes melalui pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.
“Terkait dengan supplier bahan makanan untuk program MBG ini, kami mengusulkan agar BGN mungkin bisa memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber bahan baku yang selama ini sudah ada dan dikelola secara mandiri oleh pesantren itu sendiri. Ini tak hanya akan menekan biaya logistik tetapi juga semakin menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” tutur Menag Nasaruddin Umar.
Kemenag RI juga mengusulkan penyesuaian pendistribusian makanan dengan aktivitas santri, terutama saat menjalankan puasa sunah Senin dan Kamis. Penyesuaian waktu itu sangat penting agar kualitas makanan tetap terjaga ketika sampai ke tangan penerima manfaat. “Di pondok pesantren itu ada kebiasaan puasa Senin dan Kamis, hal ini tentu kurang sinkron dengan jadwal distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Program Gizi yang umumnya diantar pada siang hari. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian jadwal distribusi, misalnya dikirim menjelang waktu berbuka puasa agar makanan yang diterima santri tetap fresh,” ujar Nasaruddin Umar.
Sementara itu, Pemerintah RI menargetkan pembenahan tata kelola melalui percepatan pendataan lintas kementerian dan penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Satuan Pelayanan Program Gizi. Seluruh pembaruan data ditargetkan rampung paling lambat 5 Agustus 2026 dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Efektivitas program pada akhirnya tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga bergantung pada ketepatan data, pemerataan distribusi, dan kemampuan pemerintah menjangkau jutaan santri yang hingga kini belum menerima manfaat program. (ADR)
