Pemulihan Ekonomi di Tengah Ancaman Disinformasi Ruang Digital
Di sisi lain, iklim investasi di wilayah kepulauan mencatatkan pencapaian positif dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Angka pertumbuhan tinggi itu menjadi indikator keberhasilan stabilitas keamanan kawasan yang kondusif bagi pemilik modal.
“Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu,” tutur Menko Polkam RI, Djamari Chaniago.
Meski begitu, akselerasi ekonomi makro tersebut wajib berbarengan dengan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh masyarakat lapisan bawah. Kesejahteraan sosial harus menjadi output nyata dari setiap kebijakan fiskal daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh rakyat kita. Karena (pertumbuhan ekonomi, red) setinggi apapun tetap tujuannya untuk menyejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Selanjutnya, penguatan konsolidasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan pemuka adat sangat penting dalam mengantisipasi gesekan sosial. Djamari Chaniago menyatakan, sinergi itu akan memperkokoh ketahanan wilayah dari ancaman polarisasi.
“Tidak ada persoalan yang sulit apabila pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Di sinilah peran Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Jaga betul kekompakan di antara kita agar kondisi yang baik ini tetap terpelihara,” pungkasnya.
Pada dasarnya, kegagalan dalam membendung penyebaran hoaks dapat merusak stabilitas investasi yang telah susah payah dibangun di daerah. Ke depan, penegakan hukum siber yang tegas harus beriringan dengan pemenuhan hak ekonomi rakyat demi menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh. (ADR)
