Kerusakan Mangrove Capai 700 Ribu Hektare, Ekosistem Pesisir dan Serapan Karbon Terancam

JAKARTA, AFU.ID – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyebut sekitar 700 ribu hektare kawasan mangrove di Indonesia dalam kondisi bermasalah dan rusak. Kerusakan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, menahan dampak perubahan iklim, serta meningkatkan penyerapan karbon.

“Dari 3,4 juta hektare mangrove, sekitar 700 ribuan hektare itu bermasalah dan rusak. Itu juga bagian daripada kami untuk memastikan penanaman kembali mangrove,” kata Jumhur di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/6/2026). Jumhur mengatakan pemerintah terus mendorong rehabilitasi mangrove di berbagai daerah.

Gerakan penanaman kembali disebut tidak hanya dilakukan menjelang Hari Mangrove Nasional setiap 26 Juli. “Gerakan menanam mangrove sudah terjadi di mana-mana, kita terus dorong,” ujarnya. Jumhur menjelaskan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan tanaman biasa. Karena itu, pemulihan mangrove dinilai penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

“Mangrove itu bisa punya kebaikan dari tanaman biasa, empat kali lipat menyerap karbon dioksida,” kata Jumhur. Selain fungsi ekologis, keberadaan mangrove juga menopang ekonomi masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove yang terjaga dapat mendukung aktivitas produktif warga, mulai dari perikanan hingga pengolahan hasil pangan.

“Kalau mangrove itu bagus, banyak sekali kegiatan ekonomi bisa dikerjakan. Mulai dari kepiting, ikan, kemudian bisa jadi makanan dan macam-macam lainnya,” ujarnya. Jumhur meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove dari kerusakan akibat aktivitas pembangunan maupun faktor lainnya.

Menurutnya, jika ada pembangunan yang mengharuskan pengurangan kawasan mangrove, maka penanaman kembali harus dilakukan dengan luas yang lebih besar. “Bagi mereka yang merusak karena satu dan lain hal soal pembangunan, pemerintah daerah, pemerintah, siapa pun, pastikan juga jumlah mangrove yang ditanam diperluas lebih banyak lagi sehingga kita bisa menjaga keutuhan,” kata Jumhur.

Pemerintah menyatakan akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove. Upaya tersebut menjadi bagian dari program pemulihan lingkungan nasional untuk menjaga ekosistem pesisir sekaligus memperkuat fungsi mangrove sebagai penyerap karbon. (ANT/FAD)