Kemkomdigi RI Periksa Google dan Meta Terkait Kepatuhan Perlindungan Anak di Platform

AFU.ID, JAKARTA - Perlindungan anak dalam ruang digital menjadi fokus utama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi RI) melalui pemeriksaan intensif terhadap platform global.

Pemerintah memanggil Google dan Meta untuk menjalani pemeriksaan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025.

Regulasi tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) tersebut mewajibkan platform membatasi pengguna di bawah 16 tahun.

Langkah tersebut merupakan upaya negara dalam memastikan setiap penyedia layanan digital memenuhi kewajiban hukum secara ketat.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang terukur dan sesuai prosedur,” ungkap Menteri Komdigi RI, Meutya Hafid pada Senin, 30 Maret 2026.

“Negara hadir dan tegas, tidak ada toleransi terhadap ketidakpatuhan yang berpotensi membahayakan anak di ruang digital,” sambungnya.

Tahapan penegakan hukum perlindungan anak tersebut mulai dari pengawasan, pemantauan, pemeriksaan lanjutan, hingga pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar.

Proses tersebut berjalan secara hati-hati guna menghindari potensi maladministrasi, sekaligus memastikan dasar hukum setiap tindakan sangat kuat.

Kemkomdigi RI juga memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox agar segera menunjukkan kepatuhan penuh sesuai komitmen sebelumnya.

Jika tak ada perbaikan signifikan, pemerintah akan melanjutkan proses ke tahap pemanggilan resmi serta pemeriksaan mendalam.

Apresiasi Standar Perlindungan Anak

Pemerintah memberikan apresiasi kepada Bigo Live dan X yang telah menerapkan mekanisme verifikasi usia bagi para penggunanya.

Langkah cepat menonaktifkan akun di bawah 16 tahun merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap standar perlindungan anak tersebut.

“Apresiasi kami sampaikan kepada platform yang responsif dan patuh, ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hal yang sulit jika ada komitmen,” tutur Meutya Hafid.

Ketegasan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari perlindungan menyeluruh bagi generasi muda di ekosistem digital nasional.

Pemerintah mengingatkan seluruh entitas bisnis internasional yang beroperasi di Indonesia agar tunduk pada kebijakan hukum yang berlaku.

Ke depan, Kemkomdigi RI akan terus melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh platform media sosial maupun aplikasi permainan daring.

Pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap penyedia sistem elektronik yang mengabaikan regulasi perlindungan anak di Indonesia.