Kementerian PKP RI Garansi 5.000 Unit BSPS di Banten Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

AFU.ID, JAKARTA - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan total alokasi mencapai 5.000 unit rumah.

Jumlah hunian yang akan dibedah tahun ini naik tajam dari 2025 yang hanya menyasar sebanyak 1.742 unit rumah di wilayah tersebut.

Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) memprioritaskan perbaikan pada rumah warga berpenghasilan rendah yang masih berlantai tanah, atap bocor, serta minim pencahayaan dan struktur rangka.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan dengan jujur, cepat, serta tepat sasaran” ungkap Menteri PKP RI, Maruarar Sirait.

“Program BSPS harus memberikan dampak nyata, tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” sambungnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut memastikan program BSPS menjadi perhatian utama dalam agenda kerja Presiden Prabowo Subianto.

Selain aspek kenyamanan, perbaikan struktur bangunan menjadi krusial mengingat wilayah Tangerang memiliki potensi risiko gempa yang membutuhkan penanganan konstruksi segera.

Masyarakat penerima manfaat didorong untuk aktif mengawal proses renovasi guna mencegah praktik pungutan liar dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan.

“Program BSPS harus bebas dari pungutan liar,” tutur Menteri Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

Kementerian PKP RI menerapkan simulasi pemilihan toko terbuka guna meningkatkan efisiensi pengadaan material bangunan agar harga tetap kompetitif dan akuntabel.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengapresiasi penyederhanaan mekanisme lelang bahan baku yang kini lebih mudah masyarakat awam di desa pahami.

Setiap unit rumah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp20 juta untuk peningkatan kualitas hunian agar menjadi layak, aman, dan sehat.

Pelaksanaan fisik bedah rumah ditargetkan mulai berjalan serentak pada April 2026 dengan pengawasan ketat dari tim teknis Kementerian PKP RI di setiap kecamatan.