Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengejar pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, menyebabkan kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemprov DKI tengah merencanakan pembangunan JPO baru yang lebih aman dan kokoh, sambil mencari sumber pendanaan dari APBD, CSR, dan skema lainnya, meskipun anggaran khusus untuk proyek tersebut belum tersedia. Insiden ini terjadi akibat truk yang mengangkut alat berat tersangkut pada JPO, yang mengakibatkan kerusakan parah dan perlu dibongkar untuk keselamatan pengguna jalan.
Petugas melakukan proses evakuasi truk bermuatan alat berat yang menabrak jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (Antara Foto/Fauzan)
JAKARTA, AFU.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Kerusakan akibat insiden tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian material hingga miliaran rupiah. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan besaran kerugian dan biaya pembangunan ulang JPO belum dapat dipastikan karena perencanaan teknis masih berlangsung.
“Belum ada angka pasti karena perencanaan teknis masih berjalan. Namun, kerugian material dari kerusakan ini sudah diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Biaya akhir akan tergantung desain, spesifikasi, dan hasil kajian,” kata Chico kepada wartawan, Kamis (16/7/2026). Selain menyiapkan anggaran pembangunan, Pemprov DKI mulai membicarakan tanggung jawab pihak perusahaan yang memiliki truk tersebut.
Pemerintah daerah akan memprioritaskan APBD, tetapi tetap membuka sumber pendanaan lain untuk mempercepat pembangunan. “Utama dari APBD DKI Jakarta, sesuai tanggung jawab Pemprov dalam pemeliharaan infrastruktur publik. Kami juga sedang melakukan pembicaraan terkait pertanggungjawaban pihak perusahaan pemilik truk,” ujarnya.
Menurut Chico, dukungan pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR maupun mekanisme lain tetap dapat dipertimbangkan. Namun, pembangunan kembali JPO menjadi tanggung jawab utama Pemprov DKI sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengakui anggaran khusus untuk membangun ulang JPO Tendean belum tersedia.
Pemprov DKI masih mencari ruang pembiayaan melalui empat skema, yakni APBD Perubahan, CSR, dana Koefisien Lantai Bangunan, maupun kerja sama dengan mitra strategis. “Saya akan mencarikan ruang apakah melalui APBD Perubahan, atau dana-dana CSR, atau dana-dana KLB, atau kami mengundang strategic partner untuk membangun itu,” kata Pramono di Jakarta, Kamis.
Pramono menegaskan pembangunan kembali JPO harus segera dilakukan karena Jalan Kapten Tendean merupakan kawasan padat dan memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. “Tetapi yang jelas, karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jadi, itu yang paling penting,” ujarnya.
JPO Baru Disiapkan Lebih Aman
Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat ini tengah menyusun perencanaan teknis pembangunan JPO baru. Kajian mencakup desain yang lebih kokoh, ramah bagi pejalan kaki, serta dilengkapi pengaman ketinggian kendaraan. Pengaman tersebut dipertimbangkan untuk mencegah kendaraan dengan muatan melebihi batas kembali menabrak konstruksi JPO. “Proses ini memerlukan waktu untuk memastikan JPO baru lebih kokoh, ramah pejalan kaki, dan mencegah kejadian serupa,” tutur Chico.
JPO Tendean mengalami kerusakan parah setelah ditabrak truk Mitsubishi Taploader yang mengangkut alat berat pada Selasa kemarin sekitar pukul 01.00 WIB. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan truk melaju dari arah timur menuju barat. Ketika mendekati Hotel Terrazztree, muatan alat berat yang dibawa tersangkut pada JPO.
“Sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan pada JPO,” kata Ojo. Kerusakan membuat konstruksi JPO harus dibongkar untuk menghindari risiko membahayakan pengguna jalan. Proses evakuasi dan pembongkaran sempat menyebabkan rekayasa lalu lintas sebelum arus kendaraan kembali normal pada malam hari.
Sopir truk, Andre, mengaku baru pertama kali melewati Jalan Kapten Tendean. Saat kejadian, ia bersama rekannya sedang mengikuti petunjuk aplikasi navigasi untuk menuju kawasan Kejaksaan Agung. “Kami dua kilometer lagi sampai. Kami fokus lihat maps,” ujarnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut, sementara Pemprov DKI melanjutkan kajian pembangunan ulang sekaligus pembicaraan mengenai tanggung jawab perusahaan pemilik truk. (FAD)
