Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Gebrakan Baru Kepala BGN Sudaryono, Prioritaskan Daerah Stunting Tinggi dan Pangan Lokal
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang mulai menjabat pada 22 Juli 2026, meluncurkan kebijakan baru untuk memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi dan penggunaan pangan lokal dalam program intervensi gizi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran program bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita, serta memperkuat perekonomian lokal dengan memberdayakan petani dan UMKM. Selain itu, BGN akan menggunakan data dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas dan menjadikan Bulog sebagai penyangga pasokan pangan ketika diperlukan, agar tidak mengganggu stabilitas harga di daerah.
Kepala BGN, Sudaryono. (Foto: BGN)
JAKARTA, AFU.ID — Sudaryono yang baru menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 22 Juli 2026, terus menghadirkan gebrakan. Terkini, Ia memprioritaskan wilayah berangka stunting tinggi sebagai sasaran utama intervensi gizi nasional dan pangan lokal untuk memperkuat perekonomian daerah. Kebijakan baru itu agar program lebih tepat sasaran dan mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan berbasis data hingga tingkat desa.
Sudaryono menyampaikan, penentuan wilayah prioritas menggunakan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang masih dalam tahap sinkronisasi oleh BGN. Proses itu mencakup identifikasi provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa yang mempunyai prevalensi stunting tinggi. Oleh karenanya, tak hanya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga daerah lain yang menghadapi persoalan gizi serius.
Kebijakan baru tersebut juga menunjukkan perubahan tata kelola MBG yang lebih berbasis kebutuhan riil masyarakat ketimbang pemerataan semata. Harapannya, pendekatan itu dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat pencapaian target penurunan stunting nasional. Apalagi, Pemerintah RI menilai intervensi stunting yang terfokus akan menghasilkan dampak yang jauh lebih terukur.
“Jadi sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya. Saat ini, datanya sedang kami sinkronkan sehingga daerah yang menjadi prioritas dapat segera difokuskan. Terutama, wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting tinggi di Indonesia,” ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Kepala BGN baru yang menggantikan Nanik Sudaryati Deyang ini menyatakan, daerah prioritas tak hanya berada di Papua maupun Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut sejumlah kabupaten di Pulau Jawa dan Sumatra juga tercatat mempunyai angka stunting yang cukup tinggi dan membutuhkan intervensi gizi lebih cepat melalui program MBG. Sudaryono lantas menargetkan, kebijakan baru itu akan mempercepat pemerataan kualitas gizi nasional dengan memperkuat efektivitas penyaluran MBG bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan.
Gebrakan Kepala BGN Baru Sudaryono: Utamakan Pangan Lokal
Selain memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi, Sudaryono memperkenalkan kebijakan baru yang menempatkan penggunaan bahan pangan lokal sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Yang mana, itu sebagai respons terhadap usulan Perusahaan Umum (Perum) Bulog terkait penyediaan beras premium dalam rangka mendukung kebutuhan program. Ia menyebut, kehadiran Bulog tak akan menggantikan pemasok lokal, melainkan berfungsi sebagai penyangga ketika pasokan daerah tak mencukupi atau harga mengalami gejolak.
Sudaryono berharap, kebijakan tersebut mampu memperkuat dampak ekonomi program MBG melalui pemberdayaan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan mengutamakan hasil produksi daerah, perputaran ekonomi lokal akan meningkat tanpa mengganggu stabilitas harga pangan. Pada saat yang sama, Bulog tetap dapat menjalankan fungsi menjaga stok nasional apabila terjadi kekurangan pasokan.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif, namun yang ingin kami tegaskan adalah program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini. Jangan sampai keberadaan dapur MBG justru memicu gejolak harga di suatu wilayah karena menyerap pasokan yang terbatas, jadi kami memprioritaskan bahan pangan lokal terlebih dulu,” tutur Kepala BGN.
Sudaryono menjelaskan, Bulog akan berfungsi sebagai buffer alias penyangga ketika pasokan beras lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program MBG atau terjadi potensi kenaikan harga. Ia berharap, strategi itu dapat menjaga keseimbangan antara keberhasilan intervensi gizi dan stabilitas ekonomi daerah. Perubahan tata kelola itu menunjukkan program MBG tak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, melainkan sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal secara berkelanjutan. (ADR)
