Bukan di UU Lalu Lintas, Hak dan Kewajiban Ojol akan Diatur Undang-Undang Khusus

JAKARTA, AFU.ID — Hak dan kewajiban pengemudi ojek online (ojol) dipastikan tidak masuk dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melainkan bakal diatur lewat undang-undang tersendiri. Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung usai Panja merampungkan harmonisasi draf revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Senin (20/7/2026). Draf yang telah rampung itu kini siap dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif dewan.

Menurut Martin, ketentuan soal hak, kewajiban, dan perlindungan pekerja transportasi berbasis aplikasi masih membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum bisa dirumuskan. "Jadi tidak dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan, tapi ada undang-undang tersendiri," ucap Martin. Ia menyebut kajian itu berkaitan dengan RUU Transportasi Online maupun RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig yang sama-sama sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026.

Selain soal ojol, Panja pimpinan Martin turut menyempurnakan sejumlah pasal lain dalam draf revisi UU LLAJ. Salah satu perubahan penting menyangkut pengelolaan dana kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 239, yang kini mewajibkan pemerintah pusat membangun sistem pengelolaan dana lewat badan khusus. Badan tersebut rencananya juga akan dibentuk lewat undang-undang tersendiri untuk menangani perlindungan korban kecelakaan transportasi.

Ketua Baleg Bob Hasan lantas meminta persetujuan seluruh fraksi atas hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tersebut dalam rapat pleno. Seluruh perwakilan fraksi menyatakan setuju draf itu diproses lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Dengan persetujuan ini, revisi UU LLAJ tinggal selangkah lagi menuju pembahasan resmi di rapat paripurna.

Desakan agar status ojol diperjelas sebenarnya sudah lama disuarakan kalangan aplikator, jauh sebelum harmonisasi RUU LLAJ rampung. Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo pernah meminta transportasi roda dua diakui sebagai angkutan penumpang resmi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Maret 2025 lalu. Ia beralasan sepeda motor punya peran vital menjangkau wilayah yang sulit dilalui transportasi umum konvensional.

"Kendaraan roda dua sebagai transportasi penumpang," begitu inti usulan yang disampaikan Catherine kala itu. Ia menyebut belum ada landasan hukum yang memayungi peran ojol sebagai angkutan penumpang resmi selama ini. Usulan itu muncul di tengah regulasi yang masih menempatkan sepeda motor sekadar sebagai kendaraan pribadi, bukan alat angkut komersial.

Direktur Kemitraan dan Pengembangan Bisnis Grab Indonesia, Kertapradana, menyampaikan harapan berbeda dalam forum yang sama. Ia meminta RUU LLAJ mengakui perusahaan aplikasi sebagai penyedia platform transportasi, sekaligus mempertahankan skema kemitraan agar kendaraan tetap berstatus aset pribadi pengemudi. "Kondisi ekonomi saat ini cukup menantang kami," ujar Kertapradana, merujuk pada tekanan bisnis yang dihadapi platform di tengah tuntutan perlindungan pekerja yang makin besar. (NAD)