JAKARTA, AFU.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa kritik terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul lebih dulu di Lapangan FISIP UI sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Melalui seruan aksi yang disampaikan di akun resminya, BEM UI membawa lima tuntutan utama.
Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, dan desakan agar Presiden Prabowo berhenti mengelak serta mengakui kesalahan.
BEM UI menilai kondisi ekonomi masyarakat sedang berada dalam tekanan. Mereka menyoroti harga kebutuhan pokok, biaya energi, pelemahan rupiah, serta kebijakan belanja negara yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi entah mengapa rakyatnya tak kunjung sejahtera. Indonesia adalah negara yang besar, tetapi entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar,” tulis BEM UI dalam seruan aksinya.
Aksi tersebut digelar di tengah sejumlah isu ekonomi yang menjadi perhatian publik. Nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sebelum menguat pada perdagangan Jumat pagi.
Bank Indonesia juga baru menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen untuk menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan suku bunga tersebut berpotensi berdampak pada biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi juga mengalami kenaikan. Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
BEM UI juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Dua program tersebut dinilai perlu dihentikan karena dianggap membebani keuangan negara dan belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Selain isu ekonomi, BEM UI mengkritik perluasan peran aparat di ranah sipil. Kritik itu muncul setelah revisi Undang-Undang Polri disahkan dan membuka ruang bagi anggota Polri aktif mengisi jabatan di luar institusi kepolisian.
Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan untuk mengawal aksi mahasiswa di Jakarta. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran HI apabila terjadi kepadatan atau kebutuhan pengalihan arus.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban aksi dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional mengikuti kondisi di lapangan.
Aksi BEM UI ini menjadi salah satu respons mahasiswa terhadap situasi ekonomi dan politik yang berkembang belakangan ini. Dengan membawa narasi “Menuju Indonesia Bangkrut”, BEM UI menilai pemerintah perlu menjawab kritik publik dengan langkah konkret, bukan sekadar bantahan atas persoalan yang sedang terjadi. (RHU)
