Jakarta, AFU.ID - Duta Besar Republik Indonesia untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, memaparkan arah baru hubungan Jakarta-Beijing. Kini tak hanya berkutat di urusan infrastruktur fisik.
Di hadapan para akademisi di Beijing, Kamis (4/6/2026), Djauhari menegaskan empat pilar baru kerja sama: kecerdasan buatan (AI), ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Visi tersebut disokong oleh angka-angka makroekonomi yang signifikan. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral RI-China menyentuh sekitar 167 miliar dolar AS dengan investasi China di Indonesia berada di kisaran 7,5 miliar dolar AS.
Djauhari menyebut terjadi lompatan eksponensial dalam satu dekade terakhir, di mana perdagangan naik tiga kali lipat dan investasi melonjak hingga 12 kali lipat.
Proyek monumental seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), hingga hadirnya 16 merek kendaraan listrik (EV) China di pasar Nusantara, diklaim sebagai buah manis kerja sama ini.
Menurutnya, AI menjadi semakin penting ketika banyak negara menghadapi tekanan fiskal yang meningkat dan tuntutan pelayanan publik yang semakin besar.
Ini disampaikan Djauhari dalam diskusi Ambassador Forum ke-18 yang diselenggarakan oleh Chongyang Institute for Financial Studies (RDCY) Universitas Renmin tersebut, Kamis.
Namun, di balik narasi optimisme tersebut, realitas di lapangan menunjukkan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang tidak sederhana. Isu hilirisasi, kereta cepat, hingga ekspor barang mentah ke China masih menjadi pembahasan yang belum selesai.
Bahaya Jika Terlalu Bergantung
Klaim keberhasilan hilirisasi nikel dan transisi energi yang menjadi motor investasi China di Indonesia mulai menghadapi titik jenuh baru di panggung internasional.
Dominasi modal dan teknologi Beijing di kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay kini memicu implikasi geopolitik yang merembet ke sektor perdagangan dengan blok Barat.
Peneliti Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitradi, menjelaskan bahaya dominasi investasi China di Indonesia, khususnya di sektor mineral dan pertambangan.
Dia menegaskan, bertumpunya perekonomian Indonesia terhadap investasi China sangat berisiko bagi perekonomian dalam negeri.
"Kalau Indonesia hanya bertumpu pada investasi China, lalu di saat bersamaan misalnya AS mengenakan pajak tambahan untuk barang China, maka guncangan perekonomian di sana juga berdampak ke Indonesia," kata Dandy, seperti dikutip Tempo, Senin (1/7/2024).
Menurutnya, perlu upaya diversifikasi investasi agar iklim investasi dalam negeri bisa lebih stabil. Investasi asing yang beragam justru membangun daya saing yang kuat untuk meningkatkan standar lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Jika Indonesia tidak mampu melakukan diversifikasi mitra investasi di sektor hilir, ambisi kita untuk menjadi pemain utama rantai pasok baterai EV global justru akan terisolasi dari pasar Barat.
Di sisi lain, ekspansi teknologi AI dan infrastruktur digital asal China ke Indonesia juga memantik diskusi baru terkait kedaulatan data nasional.
Berbeda dengan pendekatan Presiden Jokowi dalam berhubungan dengan China yang sangat bertumpu pada poros ekonomi Beijing, Presiden Prabowo Subianto dinilai menerapkan strategi yang lebih seimbang.
Prabowo tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan China melalui komitmen investasi baru. Namun, pada saat yang sama, ia memperkuat jangkar diplomasi pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat serta sekutu Baratnya.
Profesor Riset Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar menegaskan, kebangkitan Tiongkok merupakan faktor penting yang membentuk dinamika hubungan Indonesia-Australia di kawasan Indo-Pasifik.
“Bagi Indonesia, hubungan dengan Tiongkok dibingkai oleh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang memungkinkan pemanfaatan peluang ekonomi, terutama dalam investasi dan hilirisasi mineral strategis, namun tetap menjaga kemandirian nasional,” kata Dewi.
Kerja sama SDM harus mampu mendongkrak kapasitas tenaga kerja lokal agar dapat menempati posisi manajerial dan teknis tinggi di berbagai proyek strategis, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan memastikan terjadinya transfer teknologi yang riil. (EER)
