Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Akuntabilitas Sektor Publik Lemah, Realisasi Belanja Negara Tuai Evaluasi
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Realisasi belanja negara pada pertengahan tahun berjalan rawan menghadapi ketimpangan pendistribusian anggaran di berbagai daerah. Hambatan birokrasi itu berpotensi memperlambat penyerapan dana stimulus untuk sektor pembangunan fasilitas publik dasar.
JAKARTA, AFU.ID — Realisasi belanja negara pada pertengahan tahun berjalan rawan menghadapi ketimpangan pendistribusian anggaran di berbagai daerah. Hambatan birokrasi itu berpotensi memperlambat penyerapan dana stimulus untuk sektor pembangunan fasilitas publik dasar.
Melansir website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Minggu (5/7/2026) akselerasi fiskal tersebut terpantau secara berkala melalui kunjungan kerja lapangan. Salah satunya pemantauan fisik yang berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I.
Catatan statistik menunjukkan pendapatan negara di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah terealisasi sebesar 46,56% dari target. Pencapaian itu mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,33% secara tahunan apabila membandingkan dengan periode sebelumnya.
Sementara itu, penyerapan belanja secara umum mampu menyentuh 52,06% demi menjaga stabilitas ekonomi makro. Kinerja keuangan daerah itu berkontribusi nyata menopang angka pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan hingga mencapai 5,89%.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Selanjutnya, pengalokasian dana berfokus untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mendongkrak kualitas kesehatan komunal. Kebijakan itu tercatat telah menyasar 9,16 juta penerima manfaat melalui pengelolaan 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah pemenuhan pangan tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi berantai bagi ekosistem pelaku usaha mikro kecil. Aktivitas ketahanan pangan itu berhasil melibatkan 18.854 pemasok lokal serta menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja baru.
Oleh karenanya, tata kelola penyaluran membutuhkan pengawalan ketat dari jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di lapangan. Proses pendampingan intensif dijalankan secara terstruktur mulai dari wilayah Klaten, Magelang, hingga Semarang.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” tutur Menkeu Purbaya.
Evaluasi Sektoral Perketat Realisasi Belanja Negara
Selain program pemenuhan gizi, instrumen kas negara diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebanyak 8.523 unit koperasi telah terbentuk dengan mencatatkan volume transaksi lebih dari 43 ribu pergerakan ekonomi.
Kemudian, perluasan akses pendidikan bermutu diakselerasi secara masif lewat pendirian infrastruktur Sekolah Rakyat di daerah. Fasilitas pendidikan itu telah beroperasi di 16 kabupaten dengan melayani 3.080 siswa dalam 110 rombongan belajar (rombel).
Bagaimanapun juga, keberhasilan program strategis nasional memerlukan sinergi pembiayaan yang kuat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah wajib memaksimalkan penyerapan pagu lokal agar selaras dengan target kesejahteraan nasional.
Kegagalan menyinkronkan alokasi anggaran pusat dengan kebutuhan riil masyarakat bawah akan memicu stagnasi pembangunan manusia. Ke depan, transparansi tata kelola menjadi prasyarat mutlak memastikan realisasi belanja negara berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. (ADR)
